Jumat, 15 Mei 2026
  • Home
  • Politik
  • Bahas Isu Strategis, Intsiawati Ayus Bersama Komite I DPD Kunjungi Palu

Bahas Isu Strategis, Intsiawati Ayus Bersama Komite I DPD Kunjungi Palu

Kamis, 13 Agu 2015 14:39
Senator dari Riau Intsiawati Ayus SH MH, saat memaparkan tujuan kedatangan Komite I DPD RI
PALU-Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengunjungi wilayah bagian Timur Indonesia, untuk melakukan jaring dan serap aspirasi masyarakat, Selasa (11/8/15).

Selama berada disana, rombongan para Senator ini membahas beberapa isu bersama Pemkot Palu juga pihak KPU Sulteng.
Seperti Penarikan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi, serta penerapan pengelolaan keuangan Daerah pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ada sejumlah mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam UU itu berbeda dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang dikeluarkan dalam sejumlah peraturan menteri," ungkap Asisten II Setda Palu, Ansar Sutiadi, saat berdialog.

Anggota Komite I DPD RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan bahwa saat penyusunan UU tersebut DPD sendiri belum dilibatkan didalamnya. Meski begitu, ia berjanji, materi dalam aspirasi yang diterima hari ini akan dibawa pada kerja Komite I di Senayan, agar DPD dapat ruang untuk keterlibatan dalam penyusunan UU.

Sementara ketika berada di KPU Sulteng, para Senator dari beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E., M.H (Sulawesi Tengah), Abdul Aziz Khafia, S.Si., M.Si. (Dki Jakarta), H. Rijal Sirait (Sumatera Utara), Gade Pasek Suardika., SH., MH (Bali), Hj. Intsiawati Ayus., SH., MH (Riau), Muh Asri Anas (Sulawesi Barat), Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes (NTB), H. Ahmad Subadri, S.Pd.I. (Banten), A.M Iqbal Parewangi (Sulawesi Selatan), memastikan persiapan KPU Kabupaten Kota maupun Panwaslu di Sulteng dalam melaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.

"Pada posisinya, Komite I adalah sebagai alat kelengkapan DPD RI, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan undang-undang di daerah." kata Intsiawati Ayus SH MH. Menurutnya, Pilkada serentak 2015 ini memang berpotensi menimbulkan konflik. Maka perlu turun langsung ke Daerah guna melihat perkembangan dalam kesiapan masing-masing pihak penyelenggara Pemilukada.(rtc)
Politik
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Mei 2026 16:53

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Bal Rokok Ilegal di Madura

    TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan wilayah maritim dan jalur distribusi strategis nasional. Tim Second Fleet Quick Response (SFQR)

  • Jumat, 15 Mei 2026 16:16

    Hantavirus Belum Ditemukan di Riau, Masyarakat Diimbau Jaga Kebersihan

    PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di seluruh wilayah Riau. Meski begitu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewa

  • Jumat, 15 Mei 2026 16:14

    267 Pedagang Pasar Subuh Dukung Relokasi Penataan Pasar Induk Tembilahan

    TEMBILAHAN-Sebanyak 267 pedagang pasar subuh menyatakan dukungan terhadap kebijakan relokasi sementara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penataan Pasar Induk Jalan Yos S

  • Jumat, 15 Mei 2026 14:47

    2 Hari Tak Terlihat, Wanita Ini Ditemukan Meninggal Membusuk di Kursi Plastik

    Jakarta-Warga Huta IV Marihat Lela Nagori Lingga, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun mendadak geger. Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Sarpina Sinaga (44) ditemukan meninggal dunia di

  • Jumat, 15 Mei 2026 14:41

    Pasar Murah Bengkalis Diserbu Warga, Minyakita dan Beras SPHP Cepat Habis

    BENGKALIS-Ratusan warga Kota Bengkalis memadati Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (DKP) di depan kantor DKP Jalan Antara, Bengkalis, Rabu (13/5). Tingginya antusias masyara

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.