PILKADA INHIL 2018
Berbeda Dengan PKB dan PDIP, Demokrat Beri Sinyal Dukung HM Wardan
Laporan : Aditya Prahara
Jumat, 04 Mar 2016 10:17
TEMBILAHAN - Berdasarkan UU No 8 Tahun 2015 pasal 201 ayat 3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang akan datang.
Meskipun pelaksanaannya masih terbilang cukup lama, tapi suhu politik di Inhil sudah mulai memanas.
Beberapa Partai politik (Parpol) yang ada Inhil telah menyatakan sikap akan mengusung kadernya sendiri pada pilkada yang digelar pada 2018 akan datang, diantaranya ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).
Namun sikap yang berbeda datang dari Partai Demokrat DPD Inhil, hal ini terungkap ketika awak media mewawancarai Syamsudin Uti selaku ketua Demokrat DPD Inhil seusai acara Tabliq Akbar dalam rangka menangkal Isis di Lapangan mapolres Inhil yang lalu.
Pria yang biasa di sapa SU itu mengungkapkan, Demokrat sampai saat ini belum menyatakan sikap masih melihat popularitas para kader dan menunggu keputusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).
"Kita sampai saat ini belum ingin menyatakan sikap karena kita melihat popularitas kader dan menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya
Kita lihatkan sajalah kedepannya bagaimana, nanti kita lakukan survei dulu, untuk sementara kita fokus untuk memberikan dukungan penuh guna meningkatkan kinerja Pemda.
"Saya menilai yang ada saat ini (Bupati HM Wardan) kinerja sudah bagus, jadi sangat disayangkan kalau tidak diteruskan, sekarang saya fokus membantu beliau, apa yang tidak bagusnya kita sampaikan, kalau yang bagusnya ya kita dukung. saya sering ikut beliau turun-turun kedaerah, saya dekat dengan beliau (Bupati HM Wardan),"bebernya lagi.
Ketika ditanya oleh reporter spiritriau.com terkait dengan putranya yang disebut-sebut bakal mendampingi H M Wardan, ia sangat menyambut baik dan merespon positif hal tersebut akan tetapi ia tetap akan kembalikan sepenuhnya ke kebijakan partai yang keluar nantinya.
"Ya, tidak tertutup kemungkinan dan bisa saja nantinya hal itu terjadi, Agus bakal mendampingi Haji Wardan di Pilkada kedepan, apa lagi Agus memang kader partai dan kita melihat ia bekerja memang untuk Indragiri Hilir sekarang ini, segala sesuatu bisa saja terjadi karena ini sipatnya kan politik, politik itukan lasminute," ungkap SU
" Tapi sampai dengan saat ini kami tidak pernah memikirkan arah kesitu dan tidak ada juga tamawaran yang datang seperti itu, tawaran dari siapapun akan kita respon, kita siap dirangkul dan merangkul, dari manapun tawaran untuk sekarang ini kita akan ambil dan akan kita pelajari, terlepas dari itu nsntinya kita kembalikan penuh kepada Pusat," pungkas SU. (dit)
Politik
Dandim 1710/Mimika Ajak Warga Jaga Persaudaraan dalam Prosesi Perdamaian Perang Suku di Kwamki Narama
Mimika-Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Jozanda, hadir dan mengawal langsung prosesi perdamaian perang suku yang berlangsung di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Rabu (24/6/2026). Kehadiran Dandi
Kodim 1714/PJ dan Polri Berikan Dukungan Penuh Bersama Pemda Kab. Puncak Jaya Dalam Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2024
Puncak Jaya-Bertempat di Lapangan Alun-Alun Roh Kudus, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, telah dilaksanakan kegiatan Pembagian dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengang
Berkacamata Hitam dan Masker, Aliansi Rakyat Sulsel Demo Dukung MBG Dilanjutkan
Sejumlah emak-emak yang masuk dalam pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Rakyat Sulsel untuk mendukung program Makanan Berg
Duduk Perkara Warga di Labuhanbatu Utara Tewas Dianiaya Usai Dituding Curi Sawit
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara mengungkap kronologi kematian Luis David Hutabarat (32), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumut, yang diduga mengalami p
Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 131,5 Triliun
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat telah menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 131,5 triliun melalui penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang periode 2020 hingga 2026.J