Bupati Siak Batasi Perjalanan Dinas, Kurangi Protokoler dan Tolak Fasilitas

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 14 Feb 2026 09:47

(Fotoiniriau.com)

SIAK - Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo melalui Inpres nomor 1 tahun 2025, Pemkab Siak meresponnya dengan melakukan efesiensi pada beberapa mata anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas. Melalui SE Bupati Siak no: 000.1.2.3/ORG/I tahun 2025, perjalanan dinas jajaran ASN Pemkab Siak kini dibatasi dan harus mendapatkan izin langsung dari pimpinan.

Untuk ASN mulai dari eselon II hingga IV, bilamana bertugas ke luar provinsi diwajibkan mengantongi izin Bupati Siak. Khusus untuk ASN dari Setwan DPRD, wajib mengantongi izin dari Wakil Bupati dan Sekda, dengan tetap pembatasan pendamping mengikuti arahan Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efesiensi anggaran.

Ibu Bupati langsung memberikan contoh. Beliau sekarang kalau dinas keliling Kementerian, juga jarang membawa protokoler. Bahkan beberapa kali beliau ke Jakarta cuma bawa satu pendamping tanpa protokoler," ungkap Sekda Kabupaten Siak, Mahadar, menjawab pertanyaan media, Jumat (13/2/2026).

Hanya dalam beberapa kegiatan kenegaraan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, barulah Bupati didampingi protokoler dan humas, yang itupun jumlahnya juga dibatasi, maksimal antara 2-3 orang saja, karena berkaitan dengan SOP. Selain itu Bupati Afni juga menolak beberapa fasilitas yang menjadi haknya.

"Sampai hari ini beliau masih menolak dibelikan mobil dinas baru meski sudah dianggarkan di APBD 2026. Padahal ini hak beliau sebagai Bupati, dan biasanya bisa dilelang khusus di akhir masa jabatan menjadi milik pribadi, namun beliau tidak ambil fasilitas tersebut meski sudah dianggarkan," kata Mahadar.

Adapun mobil dinas resmi Bupati Siak saat ini sesuai permintaan adalah jenis Innova. Bukan dibeli melainkan sewa. Mengingat beberapa rute di wilayah Siak sangat sulit menggunakan Innova, pihak sekretariat tetap menyediakan satu unit mobil jenis Fortuner dengan ketentuan digunakan secara bersama oleh Forkompimda.

"Ibu Bupati menolak satu unit mobil Fortuner tersebut untuk fasilitasnya sendiri, tapi digunakan secara bersama-sama oleh seluruh Forkompimda. Jadi secara resmi mobil dinas Bupati Siak secara pribadi untuk tahun 2026 ini hanya Innova dari sistem sewa," jelas Mahadar.

Semangat efesiensi ini kata Mahadar, perlu diketahui oleh seluruh jajaran khususnya kalangan ASN Pemkab Siak. Sehingga keluarnya SE pembatasan perjalanan dinas, dan efesiensi dibeberapa kegiatan, wajib menjadi semangat bersama sebagaimana dicontohkan Pimpinan.

"Ibu Bupati mengintruksikan kami untuk mengedepankan efesiensi tanpa mengganggu kinerja apalagi pelayanan pada masyarakat," tegas Mahadar.(Ir)

Sumber: (iniriau.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca