Bupati Siak Batasi Perjalanan Dinas, Kurangi Protokoler dan Tolak Fasilitas

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 14 Feb 2026 09:47

(Fotoiniriau.com)

SIAK - Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo melalui Inpres nomor 1 tahun 2025, Pemkab Siak meresponnya dengan melakukan efesiensi pada beberapa mata anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas. Melalui SE Bupati Siak no: 000.1.2.3/ORG/I tahun 2025, perjalanan dinas jajaran ASN Pemkab Siak kini dibatasi dan harus mendapatkan izin langsung dari pimpinan.

Untuk ASN mulai dari eselon II hingga IV, bilamana bertugas ke luar provinsi diwajibkan mengantongi izin Bupati Siak. Khusus untuk ASN dari Setwan DPRD, wajib mengantongi izin dari Wakil Bupati dan Sekda, dengan tetap pembatasan pendamping mengikuti arahan Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efesiensi anggaran.

Ibu Bupati langsung memberikan contoh. Beliau sekarang kalau dinas keliling Kementerian, juga jarang membawa protokoler. Bahkan beberapa kali beliau ke Jakarta cuma bawa satu pendamping tanpa protokoler," ungkap Sekda Kabupaten Siak, Mahadar, menjawab pertanyaan media, Jumat (13/2/2026).

Hanya dalam beberapa kegiatan kenegaraan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, barulah Bupati didampingi protokoler dan humas, yang itupun jumlahnya juga dibatasi, maksimal antara 2-3 orang saja, karena berkaitan dengan SOP. Selain itu Bupati Afni juga menolak beberapa fasilitas yang menjadi haknya.

"Sampai hari ini beliau masih menolak dibelikan mobil dinas baru meski sudah dianggarkan di APBD 2026. Padahal ini hak beliau sebagai Bupati, dan biasanya bisa dilelang khusus di akhir masa jabatan menjadi milik pribadi, namun beliau tidak ambil fasilitas tersebut meski sudah dianggarkan," kata Mahadar.

Adapun mobil dinas resmi Bupati Siak saat ini sesuai permintaan adalah jenis Innova. Bukan dibeli melainkan sewa. Mengingat beberapa rute di wilayah Siak sangat sulit menggunakan Innova, pihak sekretariat tetap menyediakan satu unit mobil jenis Fortuner dengan ketentuan digunakan secara bersama oleh Forkompimda.

"Ibu Bupati menolak satu unit mobil Fortuner tersebut untuk fasilitasnya sendiri, tapi digunakan secara bersama-sama oleh seluruh Forkompimda. Jadi secara resmi mobil dinas Bupati Siak secara pribadi untuk tahun 2026 ini hanya Innova dari sistem sewa," jelas Mahadar.

Semangat efesiensi ini kata Mahadar, perlu diketahui oleh seluruh jajaran khususnya kalangan ASN Pemkab Siak. Sehingga keluarnya SE pembatasan perjalanan dinas, dan efesiensi dibeberapa kegiatan, wajib menjadi semangat bersama sebagaimana dicontohkan Pimpinan.

"Ibu Bupati mengintruksikan kami untuk mengedepankan efesiensi tanpa mengganggu kinerja apalagi pelayanan pada masyarakat," tegas Mahadar.(Ir)

Sumber: (iniriau.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Feb 2026 16:37

Ekonomi Tumbuh 4,79 Persen, Pemprov Riau Siapkan RKPD 2027 Berbasis Daya Saing

PEKANBARU �" Pertumbuhan ekonomi Riau yang mencapai 4,79 persen pada 2025 menjadi modal optimisme dalam penyusunan RKPD 2027. Pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang tetap terjaga

Rabu, 18 Feb 2026 16:30

10 Saham Top Gainer Perdagangan Rabu 18 Februari 2026, Simak Daftar Emitennya

IDXChannel�"Simak 10 saham top gainer hari ini. Pada perdagangan Rabu, 18 Februari 2026, IHSG ditutup parkir di zona hijau 8.310 dengan kenaikan 1,19 persen. Adapun nilai transaksinya mencapai Rp23,6

Rabu, 18 Feb 2026 16:15

Jalani Proses Cerai, Boiyen Posting Foto Galau dengan Lagu 'Kukira Kau Rumah'

JAKARTA - Di tengah proses perceraiannya dengan Rully Anggi Akbar, Boiyen tampak sudah menghapus foto preweddingnya di Instagram. Namun di Instagram feeds boiyenpesek memang masih ada beberapa potret

Rabu, 18 Feb 2026 16:07

Transformasi Dunia Kerja, Menaker Sebut Shopee Affiliate Buka Peluang Ekonomi Baru Era Digital

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program pelatihan berbasis keterampilan digital seperti affiliate dapat menjadi alternatif peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi m

Rabu, 18 Feb 2026 15:56

Perdebatan Genteng vs Seng, Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Tak Cukup Rp60 Juta

JAKARTA �" Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera masih memunculkan perdebatan terkait jenis material atap yang akan digunakan, antara genteng atau seng. Perdebatan ini muncul kare

komentar Pembaca