JAKARTA - Isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) ramai dibicarakan menyusul konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD). Sejumlah DPC Partai Demokrat di Sulawesi Utara dengan tegas menolak wacana tersebut dan mendukung penuh sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami dari DPC di Sulawesi Utara menyatakan menolak KLB dan mendukung penuh SBY, maupun AHY dan Mas Ibas untuk memimpin Partai Demokrat serta melanjutkan kepemimpinan Demokrat ke depan," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Manado, Nortje Vanbonne dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6/2019).

Sejumlah Ketua DPC Partai Demokrat di Sulut pun berbaris di belakang Vanbonne. Di antaranya Ketua DPC Minahasa Utara, Stendy Rondonuwu; Ketua DPC Bolaang Mongondow Timur, Tomy Sumendap; Ketua DPC Bolaang Mongondow Utara, Rahman Dontili; Ketua DPC Bolaang Mongondow, Poppy Pandairoth; Ketua DPC Sangihe, Lock FX Kojongian; Ketua DPC Minahasa Selatan, Royke Kaloh; Ketua DPC Bolaang Mongondow Selatan, Jamaludin Razak; Ketua DPC Tomohon, Joudy Moningka; Ketua DPC Minahasa Tenggara, Katrien Mokodaser; Ketua DPC Siau Tagulandang Biaro, Royke Lumempouw; Ketua DPC Talaud dan Gunawan Talengoran.
Menurut Vanbonne, turunnya suara partai bukan kesalahan DPP Partai Demokrat. Dia menilai, anjloknya suara partai berlambang mirip logo mercy itu lantaran tidak mendapat efek ekor jas dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung di Pilpres 2019.

"Kita tidak mendapatkan efek ekor jas karena tidak ada calon presiden, namun justru karena ada ketokohan SBY, AHY dan Mas Ibas partai kita masih bisa bertahan melewati ambang batas parlemen bandingkan dengan partai-partai lama yang justru tidak lolos PT. Demokrat justru lolos walaupun tidak punya calon presiden dan ketua umum kita tidak bisa berkampanye karena menjaga Ibu Ani yang sedang sakit saat itu," katanya.

"Jadi kami menyimpulkan partai ini justru masih bisa lolos dengan segala rintangan itu hanya karena semata nama besar SBY dan nama besar Yudhoyono jadi sangat tidak pantas jika penurunan suara ini dibebankan ke ketua umum semata yang tidak bisa kampanye dan yang masih berduka karena kehilangan Ibu Ani," sambung Vanbonne.

Vanbonne mengatakan, DPC sebagai pemilik hak suara berhak ikut menentukan gelaran KLB. Lagipula, kata dia, Partai Demokrat tidak mengenal GMPPD. Karena itu, menurut Vanbonne, Partai Demokrat harus menindak tegas organisasi ilegal itu.

"DPC-DPC sebagai pemilik hak suara yang berhak menentukan di kongres dengan menyatakan masih mendukung penuh ketua umum kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan di partai kita tidak dikenal organisasi bernama GMPPD, juga tidak ada di AD/ART organisasi tersebut. Makanya kami para DPC se Sulut menganggap itu organisasi ilegal dan tidak berhak mendorong kongres, kami DPC-DPC Sulut mendesak ketua umum untuk menindak organisasi ilegal ini dan menyerahkan penuh arah partai ke ketua umum ke depan termasuk untuk penerus estafet kepemimpinan, kami mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) namun lewat mekanisme kongres yang sesuai AD/ART alias tidak ada yang namanya kongres luar biasa," tutur Vanbonne.
Sebelumnya, isu tersebut berembus pasca digelarnya konferensi pers senior partai yang tergabung dalam GMPPD, termasuk Max Sopacua. GMPPD kemudian menegaskan isu KLB itu hanyalah isapan jempol semata.


Politik