BENGKALIS-Bila tak ada halangan, malam ini Senin (01/02/2016) DPRD Bengkalis akan menggelar rapat paripurna penetapan kepala daerah (bupati dan wakil bupati, red) Bengkalis terpilih periode 2016-2021 bertempat di ruang sidang kantor DPRD Bengkalis.

Paripurna akan dilaksanakan menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pilkada Bengkalis serta telah dilaksanakannya rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis yang menetapkan pasangan Amril Mukhminin-Muhammad (AM-Mantap) sebagai bupati dan wakil bupati Bengkalis terpilih hasil pilkada serentak tanggal 09 Desember 2015 lalu. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bengkalis sendiri pada Senin (01/02/2016) siang telah melaksanakan rapat penentuan agenda paripurna.

Ketua Banmus DPRD Bengkalis Azmi R Fatwa menyampaikan bahwa banmus telah sepakat untuk melaksanakan rapat paripurna penetapan bupati dan wakil bupati Bengkalis terpilih 2016-2021. Rapat paripurna akan dilaksanakan mala mini pukul 20.00 WIB di ruang rapat DPRD Bengkalis yang akan dipimpin ketua DPRD Bengkalis serta dihadiri bupati dan wbaup terpilih dan penjabat bupati Bengkalis.

"Alhamdulillah, kita merencanakan rapat paripurna pada Senin malam ini untuk penetapan pasangan bupati dan wakil bupati Bengkalis terpilih. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang, dimana setelah dilaksanakan rapat pleno oleh KPU bengkalis dilanjutkan dengan rapat paripurna di DPRD Bengkalis,"ungkap Azmi, anggota Fraksi PKS tersebut.

Kemudian sambung pria yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Bengkalis ini, setelah rapat paripurna proses administrasinya akan dilanjutkan ke tingkat provinsi (Gubernur Riau,red)  untuk menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri. Barulah kemudian diterbitkan Surat keputusan (SK) oleh mendagri tentang penetapan bupati dan wakil bupati terpilih untuk selanjutnya dilakukan pelantikan.

"Soal hal tekhnis lainnya, sebaiknya ditanya ke KPU Bengkalis. Karena DPRD Bengkalis hanya melaksanakan paripurna sesuai ketentuan perundang-undangan, bahwa sebelum diteruskan kepada Gubernur Riau harus dilakukan paripurna terlebih dahulu, berbeda dengan pilkad alangsung sebelumnya,"tambah Azmi.(afd)