Hendra Dedi Syahbudi

Kondisi jalan lintas pesisir yang sangat memprihatinkan

PALIKA - Selain melakukan reses, kedatangan anggota DPRD Provinsi Riau, Ir Siswadja Muljadi menyoroti kondisi jalan-jalan lintas pesisir yang ada di kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika).

Dari pantauan dilapangan yang dilakukannya tersebut, dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten harus secepatnya melakukan pembangunan terhadap jalan-jalan yang kondisinya sangat sulit untuk dilewati warga masyarakat.

Demikian disampaikannya kepada awak media dikediamannya sepulang dari Palika, Selasa (29/12) kemarin. Dan menurutnya, pembangunan jalan tersebut lebih diutamakan pada daerah yang lebih diprioritaskan warga.

" Ya diantaranya pembangunan jalan dari Panipahan menuju Aek Nabara, kabupaten Labuhan Batu, Sumut terlebih dahulu, karena itu yang lebih dekat dan penyelesaiannya juga lebih gampang dan cepat," ujar Siswadja kemarin.

Pria yang akrab disapa Aseng ini juga mengatakan bahwa jalan lintas pesisir lainnya, lanjutnya lagi juga perlu dilakukan, terutama jalan lintas Panipahan menuju Pasir Limau Kapas menuju kecamatan Kubu, namun membutuhkan keseriusan lebih.

" Karena jalan dari Panipahan menuju Pasir Limau Kapas dan lanjut ke kecamatan Kubu itu memang masih panjang dan perlu terus mendapatkan perhatian lebih. Disamping itu, kondisi jalan-jalan didaerah itu juga memiliki struktur tanah rata-rata rawan dan gambut itu jelas membutuhkan anggaran dana yang besar. Jadi kalau dibangun waktu lima tahun pun belum tentu selesai," terang Aseng.

Dan menyikapi adanya rencana Pemkab Rokan Hilir yang akan membangun jalan dalam bentuk rigid beton, lebih jauh lagi Aseng menyambut positif dan mendukung. Namun menurutnya itu dibutuhkan anggaran dana yang sangat besar.

" Pada dasarnya kita sangat sutuju dengan rencana bupati yang akan membangun jalan rigid itu. Karena rigid itu sangat bagus dan tahan lama, tapi masalahnya untuk membangun rigid itu butuh dana besar, karena perkilometer itu menelan dana Rp 10 M. Dan bahkan kita sudah sepakat dengan bupati agar meminta alokasi dana dari provinsi Riau," tegas Aseng.

Namun demikian dirinya lebih setuju lagi jila pemkab lebih fokus melakukan peningkatan jalan terlebih dahulu. " Kita peningkatan jalan dululah, pengerasan dulu tapi panjang dia. Kalau kita minta sekaligus rigid nantinya yang kita takutkan akan terjadi kesenjangan sosial disana," katanya.

Jadi kalau pukul rata sepanjang jalan masyarakat bisa lewat, masyarakat bisa terbantu atas peningkatan jalan didaerah pesisir itu tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

" Artinya kalau jalannya sudah bagus tentu akan berdampak pada peningkatan taraf hidup warga. Karena harga sawit warga juga akan naik, jadi kalau dulunya sebelum jalan bagus harganya Rp 400 tapi kalau jalannya sudah bagus tentu harganya bisa jadi Rp 800 atau bahkan Rp 1000 perkilogram," tambah Aseng lagi. (ded)