JAKARTA - Eks komisoner KPU Chusnul Mar'iyah mengatakan seorang pemimpin harus banyak membaca buku untuk mewujudkan tujuan Indonesia sesuai amanat konstitusi. Pemimpin, menurut Chusnul, jangan hanya membaca komik 'Doraemon'.

"Karena itu kalau kita menginginkan ada pergantian pemerintahan di 2019, kita perlu kembali ke visi kebangsaan kita. Melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah sudah sekarang ini? Kedaulatan negara ini diserahkan dengan sukarela tanpa rasa malu oleh rezim ke asing," kata Chusnul di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).
"Apakah leaders mampu melakukan itu kalau bacaannya 'Doraemon'? Kita membutuhkan pemimpin yang bisa membaca," lanjutnya.

Chusnul kemudian mengungkapkan sejumlah ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut dia, Indonesia saat ini mengalami oligarki ekonomi dan oligarki politik.

"Satu persen penduduk Republik Indonesia yang mungkin nanti Bang Noorsy (Ichsanuddin Noorsy) bisa jelaskan lebih lanjut. Menguasai 45,9 persen kekayaan. 72 persen tanah di republik ini dikuasai oleh 1 persen penduduk. 4 orang terkaya di republik ini kekayaannya dengan 100 juta rakyat miskin yang sebagian besarnya adalah perempuan," tutur Chusnul.
Dia pun mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil. Chusnul meminta masyarakat mengawasi partai politik dan penyelenggara pemilu.

"Pertama, yang harus diawasi parpol dan peserta pemilu," ujarnya.
Dia juga meminta masyarakat untuk mengawasi calon petahana. Sebab, menurut Chusnul, petahana mempunyai aparat yang berpotensi disalahgunakan.

"Yang kedua siapa? Petahana. Kenapa petahana diawasi? Karena dia menguasai aparatus negara, menguasi APBN, menguasai APBD. Maka harus diawasi. Salah satu contohnya. Tolong kalau nanti sudh pulang ke daerah masing-masing. Diawasi itu dana desa, ada 74 ribuan kepala desa, lurah yang menerima dana desa dan itu bisa saja menjadi cara dan metode untuk mnyandera para kepala desa. Mau 2 periode atau mau dipenjara?" sebut Chusnul.
Politik