JAKARTA - NasDem menilai PAN, PKS, dan Gerindra tidak akan menguntungkan jika masuk ke koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin khawatir partai lain bisa menjadi pesaing, terutama terkait pembagian kursi jabatan.

"Bagi anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf, masuknya partai-partai lain bisa jadi menjadi saingan di internal mereka. Setidaknya mereka khawatir ada porsi yang akan dibagi ke partai-partai yang akan bergabung itu. Wajar jika mereka berbicara seperti itu," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (29/6/2019).
Saleh mengaku PAN tidak mengincar jatah kursi yang bakal diberikan apabila bergabung ke koalisi Jokowi. PAN, disebutnya, tetap memprioritaskan masyarakat, baik jika berada di dalam koalisi pemerintah maupun menjadi oposisi.

Justru Saleh menilai pernyataan para politikus koalisi Jokowi-Ma'ruf semakin terlihat khawatir terhadap isu ada partai lain yang akan bergabung ke koalisinya. Sebab, akan memperketat daya tawar di dalam koalisi itu.

"Kelihatan kok dari pernyataan partai-partai itu. Semakin sedikit bargain partai itu di koalisi Jokowi, kekhawatirannya semakin tinggi," ujarnya.

Meski begitu, Saleh mengaku sikap resmi PAN baru akan ditentukan setelah dilakukan evaluasi. Katanya, di lingkup internal PAN juga muncul dinamika politik yang mendorong agar PAN bergabung dengan koalisi Jokowi maupun sebagai oposisi.

"Jujur saja, ada yang mengusulkan PAN agar tetap menjadi oposisi. Namun, tidak dimungkiri, ada juga yang menyarankan agar PAN bergabung dengan koalisi pemerintah. Memilih salah satunya tentu tidak mudah. Perlu mendengar masukan dari wilayah dan daerah," ujarnya.

Senada dengan Saleh, politikus PAN Dian Fatwa menilai NasDem khawatir jatah kursinya akan diambil parpol lain jika merapat ke kubu Jokowi. Namun dia sepakat jika oposisi juga diperlukan untuk kebaikan demokrasi.

"Bung Taufiqulhadi khawatir kali jatah NasDem berkurang karena koalisi 01 kan gemuk, ha-ha-ha.... Ini becanda ya, karena Taufiq sahabat saya juga," kata Dian.
Dian menilai oposisi masih diperlukan untuk memantau kinerja pemerintah dan membangun demokrasi yang sehat. Tetapi PAN akan menentukan sikapnya seusai rakernas, yang digelar pada Juli atau Agustus mendatang.

"Saya sepakat dalam konteks oposisi itu diperlukan untuk kemajuan demokrasi. Sebab, tanpa checks and balances, tidak ada akan ada transparansi dan akuntabilitas dan itu diperlukan untuk membangun demokrasi yang sehat," ujar Dian.

Sebelumnya, Partai NasDem khawatir apabila PAN, PKS, dan Gerindra bergabung dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran partai-partai pendukung Prabowo Subianto itu dinilai justru akan membelah kabinet.

Selain itu, politikus Partai NasDem Taufiqulhadi mengungkap kondisi PAN, PKS, dan Gerindra tidak akan menguntungkan jika bergabung dalam koalisi Jokowi. Persatuan seluruh parpol justru tidak baik untuk demokrasi.

"PAN, Gerindra, dan PKS itu tidak menguntungkan berada di kabinet bersama-sama, berada di dalam sama-sama dan nggak baik untuk demokrasi Indonesia," ujar Taufiqulhadi.
Sementara itu, NasDem tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi. Taufiqulhadi mengatakan beberapa kader PD bahkan pernah memasang gambar Jokowi. Itu dinilai Taufiqulhadi sebagai bentuk keinginan PD berpindah koalisi.

Politik