JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyebut Partai Gerindra pantas mendapatkan tawaran gabung ke kabinet di periode 2019-2024. Gerindra menilai pandangan tersebut wajar karena partainya memang berpotensi besar.

"Kami sampaikan terima kasih atas pandangan tersebut. Pandangan yang sangat wajar dan sangat tepat mengingat potensi Gerindra yang besar, karakter Gerindra yang disiplin dan konsisten, komitmen kebangsaan Gerindra yang sangat serius, serta kinerja dan militansi Gerindra," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).
Soal apakah Partai Gerindra akan menerima atau menolak jika ditawari kursi di kabinet Jokowi, Sodik mengatakan itu adalah kewenangan sang ketum, Prabowo Subianto. Prabowo disebutnya akan membicarakan hal ini dengan semua unsur di Partai Gerindra.

"Soal memerima atau menolak tawaran itu sepenuhnya hak pimpinan. Pak PS (Prabowo Subianto) akan membicarakan dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, DPP, dan DPD , DPC se-Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyatakan Partai Gerindra pantas mendapatkan tawaran gabung ke kabinet di periode 2019-2024. TKN mengatakan mereka menghormati Gerindra.

"Ada juga yang berpendapat, kalaupun partai koalisi di pemerintahan yang akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Alasannya, menurut Arsul, sejumlah partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganggap Gerindra bersikap kesatria dalam Pemilu 2019. Menurut dia, Gerindra tetap patuh kepada undang-undang dalam menyelesaikan perselisihan Pemilu 2019.

"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang, katakanlah, memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena dianggap Gerindra lawan kontestasi yang gentleman, yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," ujarnya.
Politik