JAKARTA - Waketum Gerindra Fadli Zon menolak gagasan rekonsiliasi karena menilai hal tersebut akan mempertajam perbedaan di tengah-tengah masyarakat. NasDem menyebut pemahaman Fadli soal rekonsiliasi sangat sempit.

"Fadli memahami rekonsiliasi secara sempit yang hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan dan bahkan mendorong politik diametral," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Senin (8/7/2019).
Dia meminta para elite politik tidak 'rabun' untuk melihat kenyataan ketegangan di masyarakat selama Pemilu 2019. Menurut Johnny, keterbelahan di masyarakat benar-benar terjadi, bahkan hingga ke lingkaran keluarga.

"Para tokoh perlu menjaga agar tidak rabun dalam melihat realitas kehidupan kebangsaan selama masa kampanye pilpres dan pileg dan residu pemilu. Masyarakat memang terbelah dan bahkan sampai di lingkungan terkecil seperti keluarga. Hal ini harus diakhiri dan kembali bersatu membangun masyarakat, bangsa, dan negara," ucapnya.
Johnny menyatakan NasDem mendukung rekonsiliasi. Ia menegaskan rekonsiliasi tidak berarti bagi-bagi kekuasaan.

"Kami mendukung rekonsiliasi gagasan kebangsaan dan penyelenggaraan negara yang baik dan sehat. Rekonsiliasi tidak sama dengan bagi-bagi jabatan kekuasaan atau barter kasus hukum," ujar Johnny.

"Rekonsiliasi sebagai bagian dari kegotongroyongan pembangunan bangsa dan negara, dan tidak selalu harus menjadi bagian dari kabinet. Rekonsiliasi justru untuk mengakhiri keterbelahan sosial dan merajut kembali keeratan dan persaudaraan di tingkat basis masyarakat melalui simbol dan role model berupa silaturahmi di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo," imbuh dia.
Sebelumnya, Fadli Zon menolak rekonsiliasi seusai Pilpres 2019. Menurutnya, dorongan untuk dilakukan rekonsiliasi justru akan mempertajam perbedaan di tengah-tengah masyarakat.

"Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan," kata Fadli di kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (8/7).

Politik