JAKARTA - Wasekjen PAN Faldo Maldini berbicara soal kemungkinan Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi di periode 2019-2024. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengatakan dalam kontestasi politik semua kemungkinan bisa terjadi.

"Di politik semua bisa terjadi, tergantung kesesuaian. Tergantung keinginan berkoalisi. Tak terkecuali bisa jadi juga Gerindra bergabung. Tetapi kan kita belum tahu sesungguhnya seperti apa," kata Karding saat dimintai konfirmasi, Minggu (23/6/2019).

Karding mengatakan bergabungnya Gerindra bergantung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meyakini meski berseberangan pandangan politik, hubungan Jokowi dengan elit Gerindra terbangun cukup baik.

"Semua itu nanti bergantung pada Pak Jokowi dan juga akan didiskusikan dengan partai koalisi. Memang hubungan pribadi itu terbangun cukup baik. Termasuk walaupun dalam pilpres berbeda," jelas Karding.
Sementara itu, Kepala DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan pernyataan Faldo hanya sebatas menyebarkan spekulasi. Dia menuturkan Jokowi memang siap menerima kubu yang selama ini berseberangan.

"Faldo hanya melanjutkan spekulasi yang beredar. Setelah Presiden Jokowi menyatakan siap menerima kubu-kubu yang selama ini berseberangan untuk masuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Jadi tak ada yang baru," jelasnya.

Sebelumnya, Faldo Maldini, mengunggah video bertajuk 'Prabowo (Mungkin) Gabung Jokowi'. di YouTube Channel miliknya. Dalam video itu, Faldo menilai ide Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi merupakan pilihan realistis.
"So, mungkin nggak yang 12% gabung sama Jokowi? Gue nggak bilang sih, kalau Gerindra gabung ke Jokowi itu buruk. Itu realistis. Itu pilihan bagi parpol, berada dalam lingkaran kekuasaan tentu lebih baik," kata Faldo dalam videonya, Minggu (23/6).

Namun, lanjut Faldo, hal sebaliknya juga mungkin terjadi. Saat ini, hasil Pilpres 2019 masih menunggu keputusan persidangan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Faldo, jika Prabowo dinyatakan menang pilpres, Jokowi bisa saja bergabung di pemerintahan eks Danjen Kopassus itu.

Politik