Politik
Golkar ke Erwin Aksa: yang Penting Tak Boleh Atasnamakan Partai
Kamis, 21 Mar 2019 09:45
"Soal pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar memang harus melalui mekanisme internal partai, di mana dalam penegakan disiplin organisasi harus melibatkan Majelis Etik," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).
Sebelumnya, Erwin Aksa memutuskan mendukung Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Meskipun demikian, Erwin mengaku masih berstatus kader partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya kan tidak menjadi pengurus, tapi tetap menjadi anggota Golkar," kata Erwin saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).
Soekarno Cup Akan Digelar Setiap Tahun, Dumai Ditunjuk Jadi Tuan Rumah 2027
PEKANBARU â€" Turnamen Soekarno Cup U-17 dipastikan tidak berhenti pada penyelenggaraan perdananya tahun ini. DPD PDI Perjuangan Riau menetapkan kompetisi sepak bola usia muda tersebut sebagai agenda
Safari Politik Jokowi, Senior PDI-P Riau: Dia Bawa Partai Kecil, Kita tak Usah Terpancing
PEKANBARU â€" Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke sejumlah daerah mulai memantik respons dari elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Setelah memulai kunjungannya di Lampung, J
KPK Lepas Segel Kantor Bupati Kuansing, Geledah Rumah Ketua DPRD dan Sejumlah Pejabat
TELUKKUANTAN â€" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepas segel dan kembali melakukan penggeledahan maraton di sejumlah kantor kedinasan serta rumah pejabat menyusul penyelidikan dugaan korupsi di l
Bulog Sumut Siapkan Distribusi Bantuan Pangan Juli 2026, Antisipasi Lonjakan Kebutuhan
Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) saat ini sedang intensif melakukan pengemasan beras untuk program bantuan pangan. Persiapan ini dilakukan untuk periode penyaluran Juli 2026 yang akan
Pemkab Bekasi Selaraskan Perda Desa Jelang Pilkades Serentak 2026, Pastikan Kepastian Hukum
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, tengah menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa. Langkah ini dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa (