JAKARTA - Fraksi PKB menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak konsisten soal kebijakan pulau reklamasi. Ketua F-PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyinggung usulan zonasi pulau reklamasi yang sempat diajukan Anies.

"IMB pulau reklamasi itu, seharusnya melihat kebijakan gubernur harus konsisten. Beliau kampanye hentikan reklamasi. Reklamasi juga tidak salah aturan selama prosedur dijalankan. IMB ini, padahal zonasinya belum dibahas di DPRD. Pada waktu itu sama gubernur juga ditarik, pengajuan yang lama," ucap Hasbi kepada detikcom, Jumat (14/6/2019).

Hasbi tidak mengetahui alasan ditariknya rencana peraturan soal zonasi di pulau reklamasi. Namun, dia berasumsi janji kampanye Anies menjadi alasan pencabutannya.
"Pada waktu itu, mungkin gubernur waktu itu janji, beliau kampanye kan menghentikan reklamasi. Sebenarnya (reklamasi) tidak masalah selama itu tidak keluar aturan," kata dia.

Hasbi tidak mempersoalkan penerbitan IMB jika sudah ada aturan zonasi dan pemanfaatan wilayah. Namun, kata dia, sampai saat ini aturan zonasi itu belum keluar.

"Zonasi tata ruangnya seharunya diselesaikan dulu. Zonasi tata ruang selesai, baru keluarkan izin," ucap Hasbi.

Tentang peraturan tata ruang pulau reklamasi, DPRD DKI Jakarta belum menerima Raperda mengenai pulau reklamasi dari Pemprov DKI Jakarta. Raperda itu adalah dokumen tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Sebelumnya, Anies mengatakan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian Pulau Reklamasi. Menurutnya, apa yang dilakukannya terkait IMB sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Politik