JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan ketidakhadiran tergugat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mediasi kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 9 Mei 2016. Akibat buntunya mediasi, kasus gugatan itu pun dilanjutkan ke persidangan.

"Sungguh disayangkan ketidakhadiran prinsipal menandakan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini," kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Fahri menganggap, persidangan adalah jalan terbaik bagi setiap pihak untuk mendalami kasus pemecatan terhadap dirinya dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.

Ia lantas memberikan beberapa catatan jelang persidangan. Pertama, yang digugat bukanlah DPP atau lembaga partai, namun yang menjadi tergugat adalah perseorangan. Mereka adalah Hidayat Nurwahid selaku Ketua Majelis Tahkim dan empat anggotanya yakni Surahman Hidayat, Abdi Sumaiti, Sohibul Iman yang merangkap sebagai Presiden PKS, serta Abdul Muiz Sa'adi yang juga Ketua BPDO.

Angka gugatan sebesar Rp500 miliar, menurut Fahri, tak sebanding dengan nilai kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dideritanya secara masif akibat tindakan para tergugat.

Dalam ilmu hukum, kata Fahri, kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, hilangnya harkat dan martabat, terganggunya kemerdekaan dan kenyamanan dalam bekerja, hilangnya kepercayaan masyarakat atas sebuah perbuatan melawan hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai.

"Untuk itu, angka tuntutan kerugian memang saya tuliskan dengan sadar, selain itu merupakan prasyarat dalam gugatan, juga sebagai bentuk keseriusan saya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika saya menulis Rp1 maka pengadilan akan mengira perkara ini hanya sandiwara," jelasnya.(okezone.com)