Jumat, 03 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • Jokowi Melawan Prabowo soal Korupsi Stadium 4

Politik

Jokowi Melawan Prabowo soal Korupsi Stadium 4

Rabu, 05 Des 2018 10:36
Detik.com
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi membantah pernyataan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat.

Respons yang dikeluarkan Jokowi tidak lama keluar setelah Prabowo berbicara soal maraknya korupsi di Indonesia. Stadium empat ini diibaratkan seperti sel kanker yang sudah menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia disebut Prabowo sudah benar-benar parah.

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4," ujar Prabowo dalam acara The World in 2019 Gala Dinner di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11).

Jokowi tidak sependapat dengan Prabowo. Sambil mengacu data corruption perception index (CPI), indeks persepsi korupsi di Tanah Air disebutnya membaik dari tahun 1998 ke 2018. CPI Indonesia sekarang di angka 37.

"Dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi CPI ke angka 37, ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada," kata Jokowi seusai Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2018 di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak tinggal diam atas bantahan Jokowi. Gerindra meminta Jokowi tidak perlu menutup-nutupi maraknya korupsi di Indonesia.

"Gimana nggak stadium 4? Ada kepala daerah yang tertangkap korupsi tiga kali, ada partai politik yang menyelenggarakan acara dananya dari korupsi. Ini kan benar-benar tidak sesuai dengan Nawacita," kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (4/12).

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Jokowi. Menurut PPP, informasi yang diberikan kepada masyarakat harus berdasarkan data dan fakta.

"Apalagi sumber data berdasarkan KPK yang lembaga resmi. Ya sebaiknya menyampaikan informasi kepada masyarakat umum itu harus berdasarkan data dan fakta bukan asumsi. Kita harus biasakan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan tidak menyuguhi informasi yang hoax," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) saat dihubungi, Selasa (4/12).


(detik.com)
Politik
Berita Terkait
  • Jumat, 03 Jul 2026 15:03

    Ditangkap KPK, Bupati Langkat Diduga Terima Suap Proyek

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Syah Afadin dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).Syah Afadin diamankan bersama enam orang lainn

  • Jumat, 03 Jul 2026 15:01

    Kepala Daerah Diminta Jaga Integritas Hadapi Beragam Tantangan

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan yang bersih menjadi fondasi utama untuk mew

  • Jumat, 03 Jul 2026 14:07

    Ribuan Personel Polda Riau Naik Pangkat, Kapolda Ingatkan Tanggung Jawab Pengabdian

    PEKANBARU - Suasana penuh rasa syukur mewarnai Lapangan Upacara Polda Riau, Jumat (3/7/2026). Sebanyak 1.126 personel kepolisian dan 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Riau resmi meneri

  • Jumat, 03 Jul 2026 14:02

    Said Iqbal Minta Klaim JHT Bebas Pungutan Pajak

    Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengusulkan adanya perluasan insentif pajak untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Saa

  • Jumat, 03 Jul 2026 13:16

    Pura-pura Menginap di Rumah Kerabat, Pria di Bungur Ditangkap Usai Diduga Lakukan Pencabulan terhadap IRT

    SELATPANJANG â€" Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Meranti bergerak cepat mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pe

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    slot hoki slot hoki slot gacor