KNPI Dumai Minta KPU Bisa Pastikan Peserta Pilkada Bebas Hutang
Jumat, 14 Agu 2015 11:40
Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai Ahmad Khadafi, mengatakan memang masing-masing bakal calon sudah membuat pernyataan bebas hutang yang dikeluarkan dari Pengadinal Negeri. Pernyataan itu perlu dicek kebenarannya dan apakah memang pasangan balon benar-benar bebas hutang.
"Saya rasa KPU perlu mengecek kebenarannya, apakah benar masing-masing pasangan balon tidak punya hutang. Pasalnya, surat pernyataan bebas hutang dibuat tanpa ada bukti keterangan dari pihak bank," tegasnya kepada sejumlah awak media di Kota Dumai, Jumat (14/8/15).
Menurutnya, mengecek kebenaran bebas utang tersebut dalam rangka untuk menguji kejujuran bakal calon pemimpin di daerah ini. Tidak diharapkan bahwa masing-masing bakal calon sudah membuat surat pernyatan utang, tapi kenyataannya mereka masih punya utang secara pribadi atau kelembagaan.
Tokoh muda Dumai yang juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakat itu menyarankan agar KPU Dumai melakukan upaya membuat permintaan ke pihak Bank Indonesia (BI) untuk mengcek apakah benar masing-masing balon tersebut tidak lagi memiliki utang pada berbagai bank yang ada.
"Jika utangnya telah dilunasi, maka kapan tanggal dilunasi? Sebab, sesuai jadwal bahwa persyaratan dokumen, termasuk surat pernyatan bebas utang, harus sudah dilengkapi paling lambat 7 Agustus lalu. Jika lewat tanggal itu ternyata kedapatan masih punya utang, maka berarti mereka sudah tidak jujur," kata dia.
Karena itu, kata Khadafi, sebelum ditetapkan pasangan Calon Wali Kota Dumai yang akan ikut Pilkada Dumai pada 9 Desember 2015 nanti, KPU Dumai harus benar-benar memastikan data otentik surat bebas utang dari masing-masing pasangan bakal calon.
"Jangan nanti, setelah ditetapkan pasangan calon, baru masyarakat ribut karena terbukti ada yang masih memiliki hutang. Kami harapkan kinerja KPU bisa maksimal sebagaimana sesuai aturan dari PKPU itu sendiri. Kita ingin seluruh balon itu benar-benar orang yang jujur," pungkasnya.(rtv) Politik
Kemendes PDT dan FAO Gelar Pelatihan Perkuat Tata Kelola Sistem Pangan Berkelanjutan
JAKARTAâ€" Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), hari ini meluncurkan program pelatih
Spesialis Curanmor Dibekuk Polsek Ukui, Dadung Beraksi Dua Kali dengan Komplotan Berbeda
PELALAWAN â€" Unit Reskrim Polsek Ukui berhasil membongkar dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ukui. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku utama
LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengerahkan tim untuk mengawal kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr Icha. Hal itu dilakukan untuk mendalami perkara yang
Dipercaya 23,3 Juta Pengusaha Ultra Mikro, Ini Rahasia Tata Kelola PNM dari Hulu ke Hilir
Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan, d
OJK Serius Tanggapi Peringatan MSCI Terkait Risiko ke Frontier Market
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keseriusan merespons peringatan lembaga indeks global MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontie