Fahrin Waruwu

Pengacara KPU Rohul Sudy Prayitno

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Rokan Hulu mempersoalkan dasar yang digunakan dalam permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Hafith Syukri dan Nasrul Hadi yang mengajukan gugatan hasil pilkada Rohul ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut KPU Rokan Hulu sebagai termohon, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan adalah keliru.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, termohon diwakili Sudi Prayitno menegaskan ketentuan yang digunakan Pemohon sebagai dasar permohonan tersebut merupakan  dasar bagi pengajuan permohonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

Selain itu, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Sebab, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 1.364 atau 1,525%. "Selisih tersebut melebihi 1% dari ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Sudi di Ruang Sidang Panel 2, Kamis (14/1).

Termohon juga menganggap permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menyebut kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dan tidak menyebutkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dijelaskan Sudi, tidak pernah ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon saat penghitungan hasil Pilkada Rokan Hulu 2015.

Kemudian, Termohon membantah dalil Pemohon mengenai praktik politik uang secara masif oleh Paslon Suparman dan Sukiman sebagai Pihak Terkait yang bekerja sama dengan pengusaha perkebunan di Kecamatan Kabun, hingga penyelenggaraan pilkada di tingkat Kecamatan Bonai Darussalam tidak netral dan memihak. "Mengenai penyelenggara yang tidak netral, tidak ada catatan keberatan dari petugas pilkada di Kecamatan Bonai Darussalam," ungkap Sudi.

Sementara, Pihak Terkait justru menuding balik anggapan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait banyak melakukan berbagai pelanggaran selama Pilkada berlangsung. "Pemohon malah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebab Pemohon merupakan pejabat yang masih aktif. Hafith Sukri sebagai Wakil Bupati aktif, sedangkan Nasrul Hadi adalah Ketua DPRD yang masih menjabat," dalih Abu Bakar Sidik kuasa hukum pihak Terkait. (fah)