Dengan bergabungnya Wahidin Halim, lanjut Ali, Partai NasDem akan mengakomodir tujuannya baik untuk maju sebagai kandidat caleg maupun pilgub Banten nantinya.

"Ya sekelas Wahidin Halim masa enggak kita akomodir? Dia melihat NasDem semakin hari semakin baik tertariklah dia," tuturnya.

Sebelumnya, Kehadiran Mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/6) kemarin. Menjadi sebuah kepastian atas dirinya yang telah hengkang dari Partai Demokrat.

Dia yang terlihat hadir mengikuti serangkaian acara di Rakernas NasDem, lengkap dengan seragam jas internal, mengungkap alasannya pindah dari Partai Demokrat ke Partai NasDem. Sebagai langkah strategi politik untuk pemilu 2024 nanti.

"Sebagai langkah strategi politik pemilu 2024 nanti, saya harus punya kendaraan politik" ujar Wahidin, seperti dikutip Jumat (17/6).

Adapun alasan memilih NasDem sebagai partai politik, karena Wahidin mengaku dapat kesempatan untuk menjadi kader partai politik di Partai Nasdem melalui komunikasi langsung dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Saya diundang oleh Pak Surya Paloh diskusi sekitar 2 jam dan saya diberikan kesempatan dan ditawarkan calon gubernur periode ke 2, calon DPR RI atau yang lain" ujar Mantan Walikota Tangerang 2 periode ini.

Dirinya mengatakan bahwa hanya sebatas menjadi kader tidak ambisi menjadi pengurus partai dan lebih memilih fokus mengurus santri di Rumah Tahfidz WH di kampung halamannya Pinang Kota Tangerang.

"Ya menjadi kader partai sambil ngurusin santri yang saya dirikan di Rumah Tahfidz WH" ujarnya.

Ditanya soal kepindahannya dari Partai Demokrat ke Partai Nasdem WH mengatakan tidak merasa meninggalkan partai Demokrat dan lebih mendapatkan peluang di Partai Nasdem.

"Dapat tawaran di Partai Nasdem, bagi saya ini peluang, ya saya ambil, karena di Partai Demokrat juga saya tidak aktif dan diakhir jabatan saya (Gubernur Banten-) tidak dapat dukungan untuk 2 periode, saya kan harus ambil langkah strategi dari awal untuk dapat kendaraan politik," terangnya.