JAKARTA - PKS ingin memperjuangkan pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan DPR akan terbuka bagi siapapun yang ingin menginisiasi undang-undang.

"DPR dan pemerintah menurut saya terbuka bagi siapapun yang mau menginisiasi undang-undang baru seperti yang disampaikan tadi," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Meskipun demikian, Bamsoet menyatakan bahwa semua itu tergantung pada mekanisme yang ada dan harus melalui kajian. "Tapi apakah nanti bisa terpenuhi itu sangat tergantung pada mekanisme yang ada. Kan undang-undang itu bisa dimungkinkan apakah itu nanti menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif PKS melalui DPR, nanti kan ada kajian akademisnya. Apakah ini bisa berdiri sendiri atau dicantolkan ke UU yang sedang berjalan atau dibahas sekarang," jelasnya.

Menurut Bamsoet, usulan RUU tersebut tidak bisa lagi dimasukkan dalam target pembahasan tahun ini karena masa kerja DPR hanya tinggal 8 hingga 9 bulan saja. Namun, pembahasan tersebut masih mungkin apabila dimasukkan dalam RUU yang tengah digodok.

"Menurut saya peluangnya kecil, karena kita tinggal 8 bulanlah, nggak sampai 9 bulan, ya 9 bulan lagi bekerja. Tapi dimungkinkan untuk dicantolkan dengan UU yang sedang berjalan saat ini. Bisa masuk dalam KUHP bisa, bisa juga tergantung pada kajian akademisnya dan tergantung kepada panja-panja atau pansus yang sedang berjalan," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, PKS mengatakan ingin menghadirkan perlindungan bagi para pendakwah agama RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. Muzammil memandang RUU tersebut penting untuk melindungi simbol-simbol semua agama yang ada di Indonesia dan melindungi aktivitas para pemuka semua agama atau pendakwah di Tanah Air.

"Jadi saya kira perlindungan terhadap pendakwah agama dan simbol-simbol agama itu penting. Kita belajar dari kasus pembakaran bendera tauhid," kata Wakil ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzamil Yusuf, seperti dilansir Antara, Minggu (13/1).

(detik.com) Politik