JAKARTA - PPP menyebut Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Joko Widodo (Jokowi) cenderung tidak ingin menambah anggota dalam koalisi. Dewan Kehormatan PAN menegaskan sikap partai yang harus tetap berada di luar pemerintahan.

Menurut Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, peran oposisi dalam demokrasi amatlah vital. Dradjad menegaskan, PAN siap mengambil peran sebagai oposisi.
"Jadi memang PAN harus konsisten di luar pemerintahan. Lagi pula, menjadi oposisi itu tidak berarti harus bermusuhan dengan teman-teman di parpol KIK kok. Tidak berarti silaturahim jadi putus. Komunikasi bisa tetap jalan terus. Oposisi itu terhormat dan penting peranannya," kata Dradjad kepada wartawan, Kamis (4/7/2019) malam.

PAN merupakan parpol pendukung Prabowo Subianto dan dikait-kaitkan dengan Koalisi Jokowi usai penetapan presiden terpilih usai. Namun menurut Dradjad, begitu memalukan jika PAN melakukan zigzag politik. Terlebih, PAN sempat berada dalam barisan pemerintahan Jokowi sebelum keluar dari koalisi.
"Politik zig-zag itu memalukan. Lebih baik, kita berpolitik adu ide kebijakan. Serta, konsisten menjaga kata Amanat di dalam nama PAN," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan partai yang tergabung dalam KIK belum menentukan pilihan untuk menambah anggota koalisi. Namun, menurutnya, sejauh ini seluruh partai pendukung Jokowi cenderung menutup pintu terhadap partai lain.

Arsul mengatakan penentuan akan adanya penambahan anggota atau tidak bakal ditentukan Jokowi bersama para ketum parpol. Namun sampai saat ini pertemuan itu belum dilakukan. Jadi, menurutnya, belum ada ajakan atau tawaran ke partai lain.

Politik