Senin, 29 Jun 2026
  • Home
  • Politik
  • Komisi II DPRD Bengkalis Monotoring 7 Perusahan PKS di Mandau Pinggir

Politik

Komisi II DPRD Bengkalis Monotoring 7 Perusahan PKS di Mandau Pinggir

Laporan: Erwin Fernando Nababan
Jumat, 28 Okt 2016 08:43
Erwin Fernando Nababan
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Syahrial ST.

DURI - Dalam pencapaian iklim infestasi yang bagus guna pencapaian pembangunan daerah yang baik, Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis monotoring langsung ke seluruh mitra kerjanya. Sebagaimana yang telah menjadi tupoksi dari komisi II, khusus membidangi masalah pembangunan daerah dan yang berurusan langsung dengan program pembangunan.

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syahrial ST, kepada awak media ketika menggelar pertemuan dengan perwakilan ke 7 perusahan pengelola buah kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Mandau dan Pinggir, yang di taja langsung oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Bengkalis di Hotel Grand Zury Duri, Kamis (27/10).

Syahrial juga mengatakan, diawal pertemuan ini ia hanya penggalian informasi terkait berbagai bentuk perijinan perusahan dan pengelolaan limbahnya.

"Selain itu juga kita akan melihat bagai mana juga pihak perusahan khususnya di bidang penyaluran CSR serta kondisi akses infrastruktur jalan lingkungannya, "ujarnya.

Namun sejauh ini, lanjutnya, dari apa yang didengar dari ke 7 perusahan PKS tersebut, khusus di penyaluran CSR nya, mereka hanya memakai standarisasi mereka saja.

"Dan kita kedepannya akan melakukan penataan terhadap standarisasi penyaluran CSR tersebut. Baik itu bagaimanan CSR di bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial, dan juga Keagamaan juga," terangnya.

Ditambahkannya, Selain itu rentan waktu pengawasan pihak-pihak yang terkait di perusahan tersebut juga terlalu lama, yakni 4 sampa 6 bulan sekali.

"Kita berharap agar pihak terkait tersebut melakukan pengawasannya 2 atau 3 bulan sekali. Hal tersebut kita katakan karena dari apa yang di dengar tadi dari pihak perwakilan perusahan, mereka hanya tertib administrasi saja,"harapnya.

"Intinya, kita harapkan SOP di lintas sektoral yang ada terkait dengan perusahan haruslah transparan. Jangan ada yang di tutup-tutupi lagi. Kedepannya SOP pelaksanaan CSR, perijinan dan apa pun itu harus di taati sesuai dengan aturan yang ada. Jika tidak, pasti ada sanksi. Bila perlu, perusahan tersebut di tutup saja, "tegas Syarial ST. (win)

Politik
Berita Terkait
  • Rabu, 26 Nov 2025 09:37

    Dewan Kehormatan PWI Riau Minta Wartawan Tidak Terseret Kepentingan Kelompok

    Pekanbaru-Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM mewanti-wanti wartawan untuk tidak terjebak dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertu menyikapi sikap tegas yang akh

  • Selasa, 04 Nov 2025 05:26

    AMSI Riau Soroti Penunjukan PLT Ketua DPD Golkar Riau: Intervensi DPP Dinilai Rusak Proses Konsolidasi Kader

    Pekanbaru-Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Riau menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Gol

  • Senin, 27 Okt 2025 10:17

    H.Darnil Pimpin DPD Hanura Riau

    Pekanbaru-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau dan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV se-Riau, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (25/10/2025).

  • Kamis, 04 Sep 2025 13:45

    Sahroni Mundur dari DPR RI? Begini Kata NasDem

    Ahmad Sahroni dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut dari kekisruhan dalam beberapa hari terakhir. Sahroni sendiri sudah dinon

  • Kamis, 04 Sep 2025 11:40

    Uya Kuya dan Eko 'Patrio' Terima Keputusan Tak Dapat Gaji

    Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kondisi terkini Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” dan Surya Utama atau Uya Kuya setelah keduanya dinon

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.