JAKARTA - Partai Demokrat mengaku menghormati ajakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera agar partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap menjadi oposisi. Namun Demokrat menyatakan mereka memiliki kedaulatan sendiri untuk menentukan arah politiknya.

"Kita hormati pandangan beliau, tapi kami tentu punya kedaulatan sendiri sebagai parpol untuk menentukan arah dan garis politik PD (Partai Demokrat)," kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Selasa (2/7/2019).

Hinca tak menjelaskan detail kapan Demokrat bakal mengumumkan sikap politik mereka. Dia hanya mengatakan Demokrat punya 14 program prioritas demi memajukan kesejahteraan umum.

"Kami pernah berkesempatan memimpin 10 tahun, 2004-2014, dan menjadi penyeimbang 2014-2019. Biarkan kami memutuskan pada waktunya sesuai dengan arah perjuangan Demokrat lima tahun ke depan, yang secara program kami sebut 14 Program Prioritas Demokrat yang kami yakini dapat memajukan kesejahteraan umum di Indonesia lima tahun ke depan," tuturnya.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan partainya berpengalaman berada di dalam ataupun di luar pemerintahan selama 15 tahun terakhir. Jansen menyebut kader Demokrat di seluruh Indonesia akan siap dengan apa pun yang akan menjadi keputusan arah politik partai.

"Kalau nanti mau di dalam, ya, tentu dengan pengalaman kita 10 tahun kemarin ya kita akan memberikan kontribusi yang maksimal lah ya kan, agar pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan itu bisa betul-betul melayani masyarakat, melayani publik, memecahkan masalah lah. Jika pun di luar, Partai Demokrat akan mengambil posisi sebagai oposisi yang kritis dan solutif begitu lah," jelas Jansen.

Keputusan soal arah politik Partai Demokrat ke depan dikatakan Jansen akan diambil melalui mekanisme rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di mana sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjadi ketuanya. Rapat tersebut, menurut Jansen, akan digelar setelah tahlilan 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono pada 10 Juli 2019 mendatang.

"Belum ini, karena tahlilan 40 harian (meninggalnya) Bu Ani itu kan jatuh di tanggal 10 Juli ini ya, jadi ya mungkin pasca-(tahlilan) itu lah. Baru kemudian Partai Demokrat dan Pak SBY selaku ketua umum akan memikirkan kembali hal-hal terkait politik," ungkap Jansen.
Lebih lanjut, soal ajakan menjadi oposisi, Jansen menyarankan agar Mardani menyampaikannya terlebih dulu kepada Partai Gerindra, yang menurutnya menjadi pemimpin koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Menurut Jansen, di lingkup internal Partai Gerindra sendiri pun terjadi perbedaan pendapat soal arah politik Gerindra ke depan.

"Terkait ajakan Pak Mardani itu bagusnya disampaikan dulu lah ke Gerindra, karena kan pimpinan koalisi kemarin itu kan Gerindra kan. Jadi bagusnya pikiran Pak Mardani atau pikiran teman-teman PKS itu dilayangkan dulu lah, disampaikan dulu ke Gerindra. Karena apa pun koalisi 02 kita kemarin itu kan pimpinan rombongannya kan Gerindra, jadi sampaikan kepada pimpinan rombongan dulu lah," tutur Jansen.
Mardani sebelumnya mengajak semua partai pendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 tidak masuk ke koalisi yang mendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Tujuannya, kata Mardani, agar ada pihak yang mengawasi ataupun mengkritisi kebijakan Jokowi di periode berikutnya.

Mardani menuturkan menjadi oposisi bukan benci dengan pemerintah atau Jokowi. Tapi bisa jadi pendorong pemerintah jika bekerja lambat.

Politik