JAKARTA - Dalam politik, sukses dan gagal itu relatif. Tergantung siapa yang menilai, dan apa kepentingannya. Begitulah yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia memimpin partai berlambang Pohon Beringin sejak 13 Desember 2017. Mewarisi citra dan kondisi partai yang nyaris luluh lantak karena friksi dan korupsi para petingginya.

Ya, kala itu ada dualisme kepemimpinan di Golkar antara hasil Munas Bali dan Ancol. Juga skandal "Papa Minta Saham" dan korupsi e-KTP oleh Setya Novanto (ketua umum) dan korupsi PLTU-1 Riau oleh Idrus Marham (Sekjen). Belum lagi sejumlah korupsi yang melibatkan anggota DPR dan pengurus Golkar di daerah.

Wajar bila dengan kondisi seperti itu beberapa lembaga survei menunjukkan elektoral Partai Golkar cuma 6-7 persen. Turbulensi badainya mirip dengan kondisi Golkar di era Akbar Tandjung, 1999 - 2004. Kala itu, Golkar menghadapi tekanan dan ancaman pembubaran. Sebagai penopang rezim Orde Baru, dicitrakan sebagai partai yang membawa republik ini terpuruk. Belum lagi kasus skandal Bulog yang membelit Akbar, meski kemudian Mahkamah Agung membebaskannya dari hukuman.
Akbar yang merangkap sebagai Ketua DPR biasa memanfaatkan waktu di akhir pekan untuk berkeliling daerah. Menyapa dan menjaga soliditas para pengurus Golkar di daerah. Dia juga menggulirkan Konvensi Partai Golkar. Mengundang para tokoh yang berminat menjadi calon presiden untuk memperjuangkannya lewat Golkar.

Strategi ini dipuji banyak pengamat dan mengundang banyak peminat. Media massa selama berbulan-bulan seolah tiada henti memberitakannya. Liputan ini menjadi promosi gratis bagi Golkar. Meski Akbar gagal menjadi calon presiden, tapi Golkar jadi pemenang Pemilu dengan raihan 128 kursi.

Bagaimana dengan Airlangga Hartarto?

Sosok dan figur Airlanga dinilai sebagai antitesis dari Setya Novanto yang korup. Rekam jejaknya bagus, tidak punya beban moral, dan relatif berintegritas. Dia masuk DPR sejak 2004, dan hingga ditarik ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian, 27 Juli 2016, tidak punya isu negatif, dan patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan ke KPK.

Dari sisi pendidikan, Airlangga juga cukup cemerlang. Selepas dari Fakultas Teknik UGM, 1987, dia melanjutkan studi ke AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, AS, 1993. Gelar master bidang bisnis dan manajemen masing-masing diraih dari Monash University, Australia, 1996 dan University of Melbourne, Australia, 1997.
Meski dianggap tak punya akar kuat di Golkar seperti Akbar Tandjung, Airlangga berani tampil beda. Dia menyodorkan penjenamaan (branding), "Golkar Bersih, Golkar Bangkit." Hasilnya? Diakui atau tidak, dialah sosok terbaik di Golkar saat ini.

Tutur katanya lembut, tidak meledak-ledak. Pembawaannya santun. Dia tak suka terlalu banyak komentar. Komentar diberikan seperlunya saja. Mungkin karena itu media sesekali saja merubungnya. Tapi style ini sedikit-banyak menguntungkan. Media tak lagi terus menerus menyorot dan mengkritisi berbagai turbulensi yang terjadi. Suami dari Yanti K Isandiari itu seperti sengaja melokalisasi isu. Dia seolah membiarkan media cuma menyorot Prabowo dan Gerindra dengan gegap gempita sebagai pusat perhatian. Sementara dia asyik melakukan konsolidasi internal.

Hasilnya? Meski berada di posisi ketiga dalam perolehan suara pemilu legislatif, Golkar justru mengungguli Gerindra dalam perolehan kursi di DPR. Golkar meraih 85 kursi, Gerindra 78.
"Pemilu legislatif itu perebutan jumlah kursi di parlemen, bukan jumlah suara. Kalau ada voting kan yang diadu berapa jumlah anggota bukan jumlah suara rakyat yang memilih," beber Airlangga.

Tapi sebagian elite Golkar tak puas dengan capaian tersebut. Airlangga dituding gagal mencapai target 91 kursi DPR. Juga dianggap kurang berkomunikasi dengan pengurus daerah dan pelit soal urusan duit. Karena itu, kepemimpinannya harus diakhiri dalam Munas Desember nanti. Sebagai penantang, muncul nama Bambang Soesatyo.

Seorang kolega Airlangga di Golkar menepis penilaian semacam itu. Di luar capaian Pemilu Legislatif, Airlangga sukses menorehkan jejak politik yang ciamik. Dia mendapat toleransi untuk merangkap jabatan sebagai menteri. Di Senayan, bersama para elite koalisi Jokowi dia mencapai kesepakatan untuk menempatkan kader PDIP sebagai wakil ketua DPR, dan Ketua Umum PKB sebagai wakil ketua MPR.
"Itu yang harus dicamkan Cak Imin, jangan lupa ada peran Airlangga dan Golkar dia bisa begitu," ujar seorang pengurus teras Golkar. Dia melontarkan pernyataan keras ketika Muhaimin kepada pers menyatakan ambisinya untuk merebut kursi ketua MPR.

Ketika dalam beberapa hari ini Bambang Soesatyo gencar bermanuver untuk merebut kursi ketua umum Golkar dari Airlangga, dia pun berujar bahwa ada andil Airlangga di balik duduknya Bamsoet di kursi ketua DPR. "Jangan lupakan itu, nanti kualat," ujarnya berseloroh.


Sumber: detik.com
Politik