JAKARTA - Nyanyian La Nyalla Mattalitti terkait Pilgub Jatim 2018 mendatang membuat suhu politik tanah air bergejolak. Ketua Kadin Jatim ini membeberkan kegagalannya untuk bertarung melawan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa di Jatim.

La Nyalla mengaku diminta uang Rp 40 miliar sebagai mahar politik oleh ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia gagal dapat tiket rekomendasi maju Pilgub Jatim usai tak sanggup memenuhi permintaan Prabowo tersebut.

"Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar, saya bilang nanti," beber La Nyalla di hadapan wartawan yang hadir dalam konferensi pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

La Nyalla menceritakan proses mendapatkan rekomendasi dari Gerindra. Semua dimulai saat La Nyalla diundang Prabowo menghadiri deklarasi pasangan Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra di Pilgub Jabar 2018.

Saat itu La Nyalla dipanggil ke dalam ruang kerja Prabowo. "Di situ ada Saudara Sugiono, ada Saudara Prasetyo, dan Pak Prabowo sendiri, menanyakan kesiapan saya (maju Pilgub Jatim)," ujar La Nyalla.

Dengan tegas La Nyalla menyatakan kesanggupannya. Setelah itu Prabowo menanyakan kesiapan La Nyalla dari sisi pendanaan. Dia mencoba meyakinkan Prabowo dengan mengatakan bahwa urusan dana aman karena dia didukung pengusaha.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

Saat bertemu dengan Prabowo itu, La Nyalla juga ditanya kesiapan untuk uang saksi. Satu saksi Rp 200.000. Di tiap TPS ada dua saksi. Jumlah TPS mencapai 68.000 TPS. Dengan hitungan itu maka La Nyalla harus menyiapkan Rp 28 miliar untuk saksi. Tapi, kata La Nyalla, yang diminta justru Rp 48 miliar. Uang itu harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Namun permintaan itu ditolak La Nyalla lantaran menilai sama dengan membeli rekomendasi.

Awalnya La Nyalla mengira pernyataan Prabowo saat itu hanya gurauan saja. Namun dia kaget setelah benar-benar ditagih. La Nyalla mencoba melobi dengan menawarkan pemasangan foto Prabowo di seluruh Jawa Timur untuk bahan kampanyenya.

La Nyalla melanjutkan ceritanya. Tidak hanya Prabowo, Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno juga disebut memalak Rp 170 miliar. Namun La Nyalla menolak.

"Dia minta uang Rp 170 miliar. Langsung saya sampaikan kepada Daniel, saya lebih baik bangun masjid saya bilang. Biar yang mengganjal ini tanggung jawab," ujarnya.

Ocehan La Nyalla itu langsung direspon Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis semua tudingan La Nyalla Mattalitti. Bahkan melalui melalui akun resmi twitternya, Partai Gerindra dengan tegas membantah pernyataan La Nyalla Mattaliti terkait permintaan mahar ratusan miliar rupiah saat pencalonan di Pilgub Jatim. Dalam akun tersebut Gerindra mengungkapkan tak hanya La Nyalla yang batal dicalonkan, tapi ada sejumlah nama lainnya.

"Tidak ada mahar di @Gerindra. Apalagi mahar politik. Silakan konfirmasi langsung kepada pak @jokowi, @basuki_btp, @ridwankamil, @aniesbaswedan, dan @sandiuno yang pernah kami dukung dan berhasil menjadi kepala daerah," demikian salah satu tweet bantahan yang disampaikan admin akun @Gerindra seperti yang dikutip merdeka.com, Kamis (11/1) malam.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang namanya diseret Gerindra turut angkat bicara terkait ocehan La Nyalla. Sandiaga yang pada Pilkada DKI Jakarta diusung Gerindra mengaku tak ada mahar politik yang dibayarkan. Bahkan ia menyebut Prabowo ialah orang yang profesional.

Hal senada diungkapkan bakal Cagub Jabar Ridwan Kamil. Dia menegaskan tak ada mahar politik diminta ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat mendapatkan rekomendasi seperti diungkapkan mantan ketum PSSI La Nyalla Mattalitti. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tidak diminta mahar politik oleh Partai Gerindra saat pencalonannya di Pilwalkot Bandung tahun 2013 lalu.

"Biaya untuk kampanyenya saya yang cari seperti untuk baliho tapi untuk mahar tidak ada," kata Emil kepada wartawan di kantor PDAM Tirtawening, Jalan Badaksinga, Kota Bandung, Jumat (12/1).

(merdeka.com)

Politik