Ilustrasi tanda tanya

ROKAN HULU -  Sepuluh bulan lebih sudah, Jabatan Wakil Bupati Rokan Hulu kosong, Sejak Sukiman dilantik Menjadi Bupati Rohul Sisa Akhir Masa Jabatan, pada 14 Februari 2018 lalu. ironisnya, hingga kini pengisian jabatan Wabup Rohul itu saat ini jauh dari kata "kenyataan" .

Meski prosesnya sudah berjalan, namun proses pengisian jabatan Wabup Rohul tersebut, terkesan masih jalan ditempat. Penggodokan nama-nama yang akan di ajukan menjadi Wabup Rohul itu masih sebatas berproses di Internal  Parpol Pengusung, seperti Partai Golkar, Nasdem, Hanura dan Gerindra

Mandek nya proses pengisian Wabup Rohul ini mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Rohul  Kelmi Amri. SH. Politisi Partai Demokrat itu meminta, empat partai Koalisi pengusung Pasangan Suparman Sukiman, tidak lempar tanggung jawab terhadap pengisian Jabatan Wabup Rohul.

"4 parpol koalisi harus benar-benar bertanggung jawab terhadap kekosongan wakil bupati tidak boleh melempar tanggung jawab kepada satu sama lain" Cakap Kelmi Amri SH. Kepada wartawan Selasa (8/1/2018).

Lebih lanjut di katakan Kelmi, Untuk menuntaskan pengisian Jabatan Wabup Rohul ini, 4 Parpol Koalisi harus berani duduk satu meja dan  menentukan  2 nama untuk di ajukan kepada bupati .

" Bupati juga tidak boleh diam, beliau selain bupati kan juga ketua parpol. Bupati harus jadi penentu dalam koalisi ini." Ucapnya tegas.

Menurut  Kelmi, Peran Bupati Rohul Sukiman sangat Penting dalam menyelesaikan sengkarut kekosongan Wabup Rohul ini. Untuk itu sebagai Ketua Parpol dan juga Bupati, Sukiman harus berani mendudukkan seluruh parpol dan mengambil keputusan terkait pengisian Wabup Rohul ini.

"Jangan sampai berlarut-larut nya kekosongan Wabup Rohl ini menjadi preseden buruk  dalam sistem pemerintahan kita dan implikasinya, bupati juga bisa dituntut oleh masyarakat atas  perbuatan melawan Hukum" ucapnya.

Disinggung adakah kemungkinan DPRD Rohul mengajukan Hak Angket kepada Bupati,  jika kekosongan Wabup Rohul ini terus berlarut-larut. Kelmi menyatakan, hal tersebut tergantung dari Fraksi di DPRD.  Karena untuk mengajukan hak angket ada syarat yang harus di penuhi. Dan hak angket itu bisa diajukan minimal 5 orang anggota DPRD Rohul dari 5 Fraksi yang berbeda.  

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem Rokan Hulu H. Edi Sutrisno mengatakan untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hulu, pengurus empat Partai pengusung pada Pilkada saat itu, Partai Golongan Karya (Golkar) Nasional Demokrat (Nasdem), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) harus pro aktif dan duduk bersama.

"Sesuai Undang-undang,  Wakil Bupati Harus diisi dan partai pengusung pro aktif. Empat Partai harus bertanggung hawab mendengar asipirasi dan suara rakyat," kata H. Edi yang juga Anggota DPRD Rokan Hulu dari dapil III itu kepada wartawan belum lama ini.

Ditanya apa Rekomendasi dari DPP Partai Nsdem sudah ada ?, Siapa nama Calonnya ?, jawab Edi Sutrisno, dari Partai Nasdem sudah ada rekom DPP nama Calon Wakil Bupati Rohul saudara Indra Gunawan yang akrab disapa Ujang Lurah.

"Rekomnya sudah kita terima, nama calon saudara Indra Gunawan yang akrab disapa Ujang Lurah," jelasnya.

Sebelumnya, juga dari Partai Hanura rekom DPPnya sudah diterima nama calon H. Tengku Azwir juga Ketua Partai Hanura Rokan Hulu.

Saat dikonfirmasi Sekeretaris Partai Gerindra Abdul Halim S.Ag, SH melalui tautan Facebook, jawabnya masih menunggu dari DPP Partai Gerindra, Nama sudah di ajukan yakni Samsul Akmal.

Sedangkan Partai Golkar, dikonfirmasi melalui Sekeretaris Partai Golkar Rohul Nono Patria Partama SE menurutnya, Bupati H. Sukiman yang punya sepenuhnya hak, apa dia membutuhkan wakil bupati atau tidak.

"Bupati yang harus mendesak 4 partai pengusung, karena beliua yang membutuhkan Wakil Bupati itu. Kalau Rekom DPP Partai Golkar sudah," jawab Nono Patria Pratama yang juga Anggota DPRD Rohul ketua Fraksi Partai Golkar Rohul namun dirinya tidak menyebut siapa yang direkom DPP Partainya itu yang mengisi kekosongan Wakil Bupati Rokan Hulu yang sudah 10 bulan Rabu, (9/1/2018).