JAKARTA - Bila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan pembahasan menteri untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin baru akan digelar pertengahan Juli nanti, Partai NasDem menyatakan pembicaraan itu sudah dilakukan dan terus-menerus dibahas.

"Kalau bicara dengan NasDem ya terus menerus, awal Juli juga sudah bicara, tapi dalam konteks gagasan-gagasan besar kabinet," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).
Pembicaraan itu bukan hanya berisi diskusi nama-nama yang bakal mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf, tapi soal gagasan besar kabinet, serta soliditas koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mengawal kebijakan pemerintah.

"Pembahasan bukan ngomong soal nama," kata Johnny.

Dia menjelaskan, pembahasan soal kabinet butuh waktu yang panajng. Soalnya, ada banyak hal yang perlu dipastikan, yakni soal struktur kabinet, sektor yang memimpin kementerian dan lembaga nantinya, serta syarat-syarat kecakapan dalam memimpin kabinet.

"Soal nama, itu ada di Pak Jokowi. Bahwa nanti dalam penyusunannya Pak Jokowi meminta nama ke parpol, ya itu bisa saja," kata Johnny.
Menurutnya, pembahasan kabinet juga tak terkait langsung dengan rekonsiliasi. Bagi dia, rekonsiliasi adalah bersepakat membangun negara. Pihak yang berekonsiliasi, yakni kubu Prabowo-Sandiaga, juga tak harus masuk dalam kabinet.

"Rekonsiliasi adalah bersama-sama membangun negara. Membangun negara itu tidak saja di dalam kabinet," kata Johnny.

Mereka perlu menjadi penyeimbang, atau istilahnya adalah oposisi dalam tanda petik. Dia khawatir bila parpol kubu Prabowo masuk ke kabinet maka dampaknya akan tidak baik.

"Justru akan mempersulit kabinet di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bisa nggak tercapai itu kabinet efektif," kata Johnny.
Dia menilai, partai pendukung Prabowo akan lebih terhormat bila berposisi sebagai penyeimbang. Lagipula, rekonsiliasi juga butuh kerelaan. Dia mempertanyakan kerelaan Gerindra, partai utama pendukung Prabowo, untuk mencabut pernyataannya dahulu yang mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi, mengkritik anggaran, dan mengkritik pajak.

"Kalau rekonsiliasi hanya untuk kepentingan pragmatis, itu rekonsiliasi semu dan pura-pura namanya, tidak layak dalam negara demokrasi. Layaknya dihanyutkan ke laut," ujar Johnny.

Sebelumnya, Cak Imin telah bertemu Presiden Jokowi yang juga merupakan capres terpilih. Sebelum bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7) kemarin, Cak Imin mengungkapkan akan ada pembicaraan soal calon menteri Jokowi pada pertengahan bulan ini.

"Beliau bilang nanti akan ada pembicaraan sekitar pertengahan Juli," ujar Cak Imin.



Sumber: detik.com
Politik