JAKARTA - Partai Demokrat (PD) sampai saat ini belum mengambil keputusan apakah tetap berada di oposisi atau masuk ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi). Namun PD menyinggung bahwa Jokowi kenal betul dengan semua parpol di Indonesia, termasuk dengan PD.

"Di posisi hari ini, kami menawarkan diri sudah nggak pas. Bagi kami dari Partai Demokrat, Pak Jokowi sudah sangat kenal Partai Demokrat, sudah kenal Pak SBY. Demokrat sudah sangat kenal Pak Jokowi, ini soal kecocokkan kan. Persoalan ini terlalu dini karena Pak Jokowi dilantik Oktober 2019," ujar Ketua DPP PD Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (4/7/2019) malam.
Hal ini menjawab pernyataan PPP yang menyebut koalisi Jokowi cenderung tidak ingin menambah anggota lagi. Adapun PD baru mengambil sikap politiknya setelah pertengahan Juli.
"Kami hari ini mengambil posisi pasif dan lagian juga, soal sikap partai belum dibahas sampai nanti 40 hari Bu Ani Yudhoyono tanggal 10 Juli," ujar Jansen.

PD menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan komposisi dalam koalisinya. Sebab, kata PD, dibutuhkan rasa aman dan nyaman dalam memimpin RI di periode kedua Jokowi.
"Pak Arsul dari PPP boleh ngomong apa pun. Tapi kewenangan sepenuhnya pada Pak Jokowi, apakah mau nambah koalisi atau dengan yang ada sekarang, kita kembalikan saja. Pak Jokowi sudah masuk periode kedua sebagai presiden dan beliau kenal dengan semua partai di Indonesia. Jadi, soal lima tahun ke depan soal kenyamanan, dan beliau tahu mana partai yang kalau diajak bekerja sama beliau aman dan nyaman," papar Jansen.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum menentukan pilihan untuk menambah anggota koalisi. Namun, menurutnya, sejauh ini seluruh partai pendukung Jokowi cenderung menutup pintu terhadap partai lain.

Arsul mengatakan penentuan akan adanya penambahan anggota atau tidak bakal ditentukan Jokowi bersama para ketum parpol. Namun sampai saat ini pertemuan itu belum dilakukan. Jadi, menurutnya, belum ada ajakan atau tawaran ke partai lain.

Politik