JAKARTA - PKB ingin menambah jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Partai NasDem menilai permintaan tersebut tidak bijak karena membebani Jokowi.

"Melihat betapa komprehensifnya program kerja presiden ke depan. Kurang bijak jika kita malah membebani presiden," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada kepada wartawan, Rabu (17/7/2019) malam.

Irma menuturkan pihaknya juga tidak bisa mencampuri permintaan PKB ke Jokowi. Dia menilai hal itu urusan internal partai bersangkutan.

"Soal PKB minta tambah jumlah menteri, itu menjadi urusan dapur parpol yang bersangklutan. Kami tidak ingin ikut campur," jelas Irma.
Irma menegaskan penentuan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. NasDem, menurut Irma, siap membantu presiden jika diminta.

"Kursi menteri, jumlah, posisi dan siapa kandidatnya biar menjadi hak prerogatif presiden. Kami dari NasDem hanya menyiapkan kader untuk diwakafkan sebagai pembantu presiden di kabinet dan di manapun presiden membutuhkan," jelasnya.

Terkait menteri di kabinet Jokowi saat ini, PKB sudah menempatkan empat kadernya di kabinet Jokowi periode sebelumnya yaitu Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pembangunan Desa Eko Putro S, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Meski demikian, PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Menurut PKB, rugi jika mereka mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode ini.

"Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
Jazilul menjelaskan PKB memang menargetkan tambahan kursi di sejumlah posisi strategis. Ia mengatakan hal ini demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB.