Aturan batasan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden (capres) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa dirugikan atas aturan tersebut.

Dalam gugatan yang telah resmi didaftarkan ke MK dengan nomor 69-1/PUU/PAN MK/AP3. Dengan secara spesifik PKS turut mempersoalkan melalui judicial review terhadap Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold.

"Terkait presidential threshold, dalam permohonan ini ada dua pemohonan yaitu permohonan pertama DPP PKS, dan pemohon kedua doktor Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS)," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

Adapun Syaikhu menyampaikan beberapa alasan melayangkan gugatan, pertama PKS banyak menerima masukan dari rakyat untuk menginginkan adanya perubahan angka 20% yang menjadi syarat pencalonan pasangan capres dan cawapres.

"Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan presidential threshold 20 persen," tuturnya.

Menurutnya, dengan penurunan angka ambang batas tersebut. Ke depan bisa
memperkuat sistem demokrasi, termasuk membuka peluang lebih banyak capres dan cawapres yang bisa diusung pada pilpres 2024 nanti.

Pasalnya, dengan semakin banyaknya pasangan capres dan cawapres yang maju. Hal itu dipercaya Syaikhu bisa mengurangi efek polarisasi di tengah masyarakat, karena kandidat yang akan bertanding akan lebih banyak.

"Berdasarkan kajian tim hukum kami, sampai saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka presidential threshold 20 persen," tuturnya