JAKARTA - Fraksi NasDem dan Hanura di DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi. Fraksi PKS DPRD DKI menilai wacana hak interpelasi tersebut terlalu dini.

"Terlalu dini melakukan hak interpelasi. Kita aja belum dapat penjelasan yang sahih dari pihak terkait, bagaimana mau ikut-ikutan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Nasrullah kepada detikcom, Senin (17/6/2019).
Nasrullah menuturkan lebih baik anggota DPRD DKI Jakarta melakukan rapat dengan dinas terkait. Dia menilai penjelasan ke dinas terkait harus didahulukan.

"Saya pikir, DPRD komisi terkait rapat dulu lah. Panggil SKPD terkait yang menangani perizinan bangunan. Minta kejelasannya apa, kenapa dan bagaimana? Kan fungsi dewan pengawasan dan pengawalan. Mainkan itu dulu," terang Nasrullah.
Selain NasDem, fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta juga mendukung usulan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan IMB di Pulau Reklamasi. Hanura juga akan melakukan kunjungan ke Pulau Reklamasi dalam waktu dekat.

"Kami akan mengajak ketua-ketua fraksi untuk mengajukan hak interpelasi. Kami dukung," kata kata Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen) kepada detikcom.

Sumber: detik.com
Politik