JAKARTA - PPP berharap hanya satu partai politik dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bergabung ke koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Alasannya, agar ada kekuatan penyeimbang di parlemen.

"Kalau ini mau bertambah, supaya kekuatan penyeimbang di parlemennya itu juga cukup walaupun minoritas ya, mestinya cukup satu aja," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Namun, dia tak menyebut partai mana yang bakal ditawarkan bergabung ke kubu Jokowi. Dia mengatakan partai apa yang akan diajak bergabung tergantung Jokowi.

"Cukup satu aja yang masuk (koalisi pemerintah) gitu loh. Di antara empat partai (di koalisi Prabowo), cukup satu aja yang masuk. Lha, yang satu yang masuk yang mana, ya kita serahin sama Pak Jokowi," ucapnya.
Menurut Arsul, Jokowi telah menyampaikan kepada pimpinan partai pendukung kalau dirinya belum membicarakan ajakan bergabung dengan parpol dari luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Jokowi, kata Arsul, akan meminta pandangan dari para ketua umum partai yang tergabung di KIK jika akan membahas mengajak parpol lain bergabung.

"Yang disampaikan Pak Jokowi itu, ketika terakhir ketemu dengan para sekjen partai koalisi itu, Pak Jokowi cuma menyampaikan bahwa beliau belum membicarakan itu dengan partai manapun di luar yang KIK. Kalau beliau itu mau membicarakan ya dengan partai KIK beliau pasti akan minta pandangan terlebih dulu dari para ketua umum partai yang sudah ada di KIK, itu yang disampaikan beliau," jelas Arsul.

Arsul menyatakan Gerindra seharusnya mendapat kesempatan pertama untuk ditawari bergabung oleh Jokowi. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk penghormatan.

"Menurut saya, Gerindra itu justru lebih apa ya, sebagai penghormatan ya harus kalau memang disepakati nanti perlu bertambah itu, Gerindra harus mendapat kesempatan pertama untuk ditawari. Kenapa begitu? Karena sebagai lawan politik, Gerindra itu ya baguslah, gentle," jelas Arsul.

Dia mengaku menghormati parpol pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak meninggalkan koalisi 02 selama proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Arsul mengibaratkan dengan pertandingan sepak bola.
"Dia pilpres katakanlah kalah, pergi ke MK itu harus kita hormati jalan itu. Bagi saya lho, ketimbang misalnya pilpresnya belum selesai udah mau keluar lapangan. Ini ibarat main bola, belum 90 menit masa mau ganti lapangan gitu," ucap Arsul.

Sumber: detik.com
Politik