Jakarta - PPP menilai Reuni 212 tak akan menggerus elektabilitas capres Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, yang ikut Reuni 212 tidak memilih Jokowi.

"Nggak juga (menggerus elektabilitas). Kalau soal elektabilitas itu sesuatu yang sifatnya dinamis. Pak Jokowi bisa naik bisa turun, Pak Prabowo juga bisa naik bisa turun. Jadi nggak ada cerita menggerus elektabilitas," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

"Toh, pada umumnya yang berpartisipasi di Reuni 212 itu kan yang tidak memilih Pak Jokowi, yang sudah dihitung dalam elektabilitas Pak Prabowo," imbuh Arsul.

Dia menyatakan acara tersebut kental akan aroma politik. Namun, dia tak mempermasalahkannya karena sudah selesai.

"Kan itu sudah selesai, Alhamdulillah, terlepas dari kontroversi bahwa forum itu bagi sebagian orang termasuk di kami juga itu aroma politiknya itu begitu kental, unsur kampanyenya juga ada, tapi karena itu sudah selesai, lancar, tidak terjadi apa-apa, ya kita syukuri saja," jelasnya.

Arsul juga menganggap acara itu dimaksudkan untuk mendukung capres Prabowo Subianto. Dia pun meminta masyarakat yang menilai apakah acara itu merupakan kampanye atau bukan.

"Kalau bagi kami itu sudah jelas bahwa forum reuni itu memang dimaksudkan untuk mendukung pencapresan Pak Prabowo. Apakah itu dimaknai sebagai kampanye, ya silakan masyarakat yang menilai. Sebab kalau TKN yang mempersoalkan segala macam, itu saya kira nggak kondusif lah politik kita," ujarnya.

Pihak panitia Reuni 212 sendiri telah membantah acaranya bermuatan politik. Menurut penyelenggara, tak ada kampanye baik secara terbuka maupun terselubung di acara tersebut.

"Tidak ada kegiatan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu paslon presiden," kata Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212, Bernard Abdul Jabar, kepada detikcom, Senin (3/12).

Reuni 212 sendiri digelar pada Minggu, (2/12) kemarin. Sejumlah tokoh seperti capres Prabowo Subianto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Habib Bahar bin Smith turut hadir di acara tersebut.



(detik.com) Politik