BENGKALIS-Tekat para wakil rakyat di kabupaten Bengkalis untuk membongkar berbagai dugaan praktek tidak sehat dalam pelaksanaan proyek Multiyears (My) dengan total anggaran Rp 2,4 trilyun melalui panitia khusus (pansus) akhirnya terwujud. Pada rapat paripurna yang dilaksanakan Selasa (19/01/2016) sore, seluruh fraksi di DPRD bengkalis akhirnya setuju membentuk pansus My.

Pada sidang paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Zulhelmi S.HI tersebut hanya dihadiri Staf Ahli Bupati Drs.Zulfan Heri, karena Pj Bupati Ahmadsyah Harrofie dan Sekretaris Daerah Burhanuddin sedang dinas keluar daerah. Sementara dari kalangan DPRD sendiri dihadiri lebih 2/3 anggota DPRD Bengkalis. Terpilih sebagai ketua Pansus My adalah Syahrial ST dari Fraksi Partai Golkar dengan Wakil ketua Irmi Syakip Arsalan S.Sos dari Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Kebangsaan.

Ketika dikonfirmasi soal Pansus My, Syahrial ST menyebutkan bahwa keinginan para anggota dewan untuk membentuk Pansus My dilandasi dengan semangat untuk membangun Negeri Junjungan lebih baik lagi kedepan, bukan hanya semata-mata membuat proyek dengan nilai trilyunan, tapi kualitas dan progress-nya kacau dan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

"Alhamdulillah, pada Rapat Paripurna tadi sore, akhirnya keinginan kita untuk membentuk Pansus My terealisasi. Kebetulan kawan-kawan dewan mempercayakan saya sebagai ketua pansus bersama Bung Irmi Syakip Arsalan sebagai wakil ketua dengan anggota Pansus sebanyak 13 orang, totalnya ada 15 orang di pansus My,"kata Syahrial, usai rapat paripurna.

Disebutkan pria yang juga ketua Komisi II ini, tujuan dibentuknya Pansus My bukan semata-mata untuk mencari kesalahan eksekutif dalam melaksanakan kegiatan. Tetapi dewan mengendus ada yang tidak beres dalam pelaksanaan mega proyek yang menyedot APBD Bengkalis dalam angka sangat besar tersebut.

Persoalan lain yang membuat dewan kecewa sambung Syahrial adalah ketidaktransparanan pihak terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) selaku leading sector proyek tersebut. Dinas PU disebutnya seperti menutupi soal progress, kualitas dan bobot pekerjaan di lapangan.

"Ada ketidaktransparanan dari Dinas PU kepada DPRD dan masyarakat Bengkalis soal pekerjaan dari enam paket My tersebut. Termasuk soal paket jalan lintas Duri-Sungai Pakning yang batal dikerjakan, padahal sudah selesai lelang. Kita akan melakukan investigasi ke lapangan terkait kualitas dan bobot pekerjaan,"ujar Syahrial.

Politisi muda Partai Golkar tersebut juga menambahkan pansus akan menginvestigasi beberapa hal. Seperti pemberian conract change order (CCO) kepada rekanan, pekerjaan yang asal-asalan seperti di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis yang diklaim selesai 100 persen tapi kualutasnya patut diprtanyakan serta paket jalan lingkar Duri Timur, Duri barat, Bukitbatu-Siak Kecil dan Duri-Sungai Pakning.(afd/adv/dprd)