CIAMIS - Pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih, Herdiat Sunarya dan Yana D Putra, ditunda usai Pemilu 2018. PKS menilai penundaan itu bakal menimbulkan gejolak di Ciamis.

Penundaan pelantikan itu berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 131/2473/SJ. Semula pelantikan akan berlangsung 7 April 2019, namun ditunda selepas pelaksanaan Pemilu 2019. Alasan penundaan disebutkan demi terciptanya suasana kondusif. Sedangkan masa jabatan Bupati Ciamis Iing Syam Arifin berakhir pada 6 April 2019.

Ketua DPD PKS Ciamis Dede Herli menuturkan kesiapan pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis sudah dilaporkan ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Surat bernomor 131/224/P.3 tertanggal 15 Maret 2019 itu isinya laporan kesiapan keamanan dan ketertiban.
Dede menilai alasan penundaan itu tidak obyektif karena situasi serta kondisi Pemilu saat ini di Ciamis aman dan kondusif. "Kami khawatir, penundaan pelantikan ini justru menimbulkan gejolak sosial politik yang akan mengganggu kondusivitas di Kabupaten Ciamis," ujar Dede di kantor DPD PKS Ciamis, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019).

PKS sebagai partai pengusung, kata dia, memandang penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih melanggar Undang-Undang dan akan menyakiti seluruh warga Kabupaten Ciamis. PKS pun menyampaikan protes berkaitan hal tersebut.

"Kami menolak tegas penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih. Menuntut pelantikan tetap digelar pada 07 April 2019," ujar Dede.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana mengaku baru mendapat surat mengenai penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis pada Jumat pagi (22/03/2019).

Politik