BAGANSIAPIAPI-Pemerintah Desa (Pemdes) harus tahu mana objek yang harus dibangun dari anggara dana desa dan pembangunan yang telah dianggarkan pemerintah melalui dana APBD.

Hal itu disampaikan Ucok Mukhtar, anggota DPRD Rohil dari Komisi C. Dalam beberapa kasus yang terjadi pada anggaran pembangunan untuk tahun 2015 lalu, ditemui beberapa kesalahan teknis pembangunan yang dilakukan oleh pemborong bangunan dengan menggunakan anggaran ADD.
"Harus tahu objek yang dibangun itu apakah proyek Pemda atau ADD. Kalau pembangunannya itu harus dikerjakan dengan menggunakan dana APBD, jangan pula ADD dilarikan ke situ," kata Ucok.

Dalam pembangunannya, ADD hanya bisa dibangun dibawah serapan dana Rp200 juta. Untuk lebih dari serapan belanja dana sebanyak itu, sudah masuk dalam serapan pembangunan melalui APBD Rohil.

Dalam prosedur pembangunan dengan menggunakan ADD, pihak pemerintah desa hanya bisa membangun jalan masyarakat atau penghubung antar gang untuk di kawasan desa. Untuk panjang jalan juga dibatasi mengingat ADD juga dibutuhkan untuk membangun fasilitas lainnya.

"Jika panjang maksimal jalan itu sudah melibihi satu kilometer, itu artinya sudah masuk ke dalam pembangunan yang dianggarkan oleh APBD. Sudah ada dananya itu jangan pula dibangun dari ADD, itu artinya sudah menyalahi aturan," tambah Ucok.

Ia berharap pada tahun 2016 ini tidak terjadi lagi kesalahan pembangunan yang dilakukan. Mengingat pada tahun ini anggaran untuk ADD dinaikkan dari anggaran tahun lalu.(jon/adv/dprd)