JAKARTA - Fahri Hamzah akan mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap kantor DPP PKS hingga rumah pribadi milik petinggi PKS Sohibul Iman Cs. Hal itu dilakukan lantaran para tergugat yakni lima petinggi PKS itu kembali tidak menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait permohonan eksekusi putusan yang dimenangkan Fahri.

"Kita sudah konfirmasi kepada juru sita bahwa jam 12 sekarang ini adalah batas terakhir. Berarti para termohon tidak menggunakan haknya untuk datang. Karena itu kami akan mengajukan permohonan eksekusi," kata kuasa hukum Fahri, Mujahid A Latief, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).
Mujahid mengaku sudah mendata beberapa aset para tergugat yang akan diajukan sebagai objek sita. Yakni, kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang Jakarta Selatan, rumah milik Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) dan rumah milik Presiden PKS Sohibul Iman.

"Dalam waktu secepatnya kita akan mengajukan permohonan sita eksekusi dengan mendata kami sudah punya list beberapa aset dimiliki tergugat antara lain kantor DPP PKS, kemudian juga rumah milik antara lain misalnya HNW, Sohibul Iman dan saya kira itu udah cukup, tetapi kami masih tetap berharap mereka bisa mentaati keputusan ini dengan melaksanakan sukarela," ujarnya.

Anggota pengacara Fahri, Slamet mengatakan permohonan sita eksekusi terhadap aset-aset akan diajukan dalam waktu dekat. Dia menjelaskan, nantinya setelah pihaknya memberikan daftar aset petinggi PKS yang disita, pihak pengadilan akan mempertimbangkan aset yang disita. Selain itu, kata Slamet, nilai aset tersebut akan ditaksir dan dilelang.

Slamet mengatakan alasannya mengajukan kantor DPP PKS sebagai objek sita karena 5 para tergugat memiliki jabatan sehingga jabatan dengan objek sita melekat. Adapun kelima tergugat itu adalah tergugat I Dewan Pengurus Pusat PKS Abdul Muiz Saadih; tergugat II Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih, serta tergugat III Dewan Pengurus Pusat PKS Mohamad Sohibul Iman.

"Sebetulnya yang digugat Bang Fahri ini 5 orang yang dalam posisinya sebagai pimpinan PKS ada yang ketua DPP, ada ketua BPDO, ada ketua majelis taklim, artinya mau tidak mau mereka ada kaitan dengan struktur DPP," katanya.

"Jika sekarang kita serahkan ke pengadilan kok DPP PKS ya itu kesempatan terakhir karena kita sudah berikan kesempatan pada 5 orang itu Pak Sohibul cs tidak jalankan dengan baik, yang paling kelihatan ya kantor DPP ya tentu itu yang diajukan untuk disita," imbuhnya.
Diketahui, PN Jaksel mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, majelis hakim menghukum PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut.
Politik