Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak kunjung diselesaikan oleh DPR di penghujung tahun 2021 ini. Lestari mengatakan, hal ini merupakan sinyal butanya nurani.

"Manusia sejagat tiba di ujung tahun, nasib RUU TPKS tak jelas ujungnya. Membiarkan RUU TPKS tak diakomodir pimpinan DPR RI adalah sinyal butanya nurani. Prinsip moral tidak bertaring atas kejahatan dan kebaikan jadi kabur. Martabat kaum perempuan dilecehkan," ujar Lestari dalam keterangannya terkait refleksi akhir tahun 2021, Jumat (31/12).

RUU TPKS dinilai harus secepatnya disahkan menjadi produk undang-undang. Lestari mengatakan, hal ini merupakan desakan moralitas dan infrastruktur untuk memberikan perlindungan menyeluruh.

"Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan adalah penyerangan terhadap martabat kemanusiaan. Maka kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang dikutuk oleh prinsip moral agama, kepercayaan, dan ideologi manapun. Ini alasan mendasar di balik Deklarasi Universal HAM pada 1948, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan batang tubuh, dam UU Nomor 39 Tahun 1999," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini.