Rasionalisasi APBD 2016, Azmi : Belanja Birokrat Harus Dipangkas

Laporan : Afdal Aulia

Selasa, 18 Okt 2016 16:06

Afdal Aulia

Azmi R Fatwa

BENGKALIS-Defisit anggaran pada APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 harus disiasati dengan melakukan rasionalisasi anggaran di semua sektor pembiayaan. Akan tetapi hal tersebut sepertinya tidak berlaku untuk pembiayaan belanja tidak langsung yang mayoritasnya dipergunakan oleh PNS dilingkup Pemkab Bengkalis.

"Rasionalisasi anggaran juga harus dikenakan pada belanja tidak langsung, artinya belanja birokrat juga harus dipangkas sebesar 30 persen sesuai defisit anggaran yang terjadi pada APBD tahun 2016 ini yang mencapai Rp 1,3 trilyun,"tegas Azmi R Fatwa, anggota Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah, Selasa (18/10/2016).

Disampaikan Azmi lagi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bengkalis harus bersikap fair dalam melakukan rasionalisasi anggaran. Jangan yang dikenakan rasionalisasi hanya pada belanja langsung yang merupakan pembiayaan kegiatan pembangunan, apalagi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.

Bahkan disentil oleh politisi PKS tersebut, belanja tidak langsung yang mencapai Rp 1,8 trilyun tahun ini adalah angka yang sangat luar biasa, meskipun dalam belanja tidak langsung tersebut ada program ADD, UED-SP dan Inbup PPIP. Tetapi lebih dari Rp 1 trilyun APBD Bengkalis hanya untuk memanjakan pegawai melalui berbagai bentuk kegiatan diluar gaji mereka.

"Banyak kabupaten di Indonesia ini APBD mereka dibawah Rp 1 trilyun, tetapi belanja tidak langsung mereka hanya mencapai kisaran Rp 500 milyar. Padahal jumlah SKPD dan pegawai mereka hampir sama dengan di kabupaten Bengkalis, jadi apa kelebihan birokrasi di Bengkalis ini kalau belanja mereka termasuk gaji sampai melebihi Rp 1 trilyun pertahun,"ujar Azmi sambil memberi perbandingan.

Ditambahkan, sejumlah kegiatan maupun pembiayaan yang dinilai pemborosan seperti besaran insentif atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang kelewat besar, surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang terlalu sering ataupun kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan dan konsultasi baik di Bengkalis maupun luar Bengkalis harus dipangkas.

"Untuk pembiayaan insentif, SPPD, serta acara-acara yang tidak bermanfaat sudah menghabiskan anggaran ratusan milyar, tetapi coba lihat kualitas kinerja birokrasi di Bengkalis bukan malah bertambah baik. Kita dari DPRD akan mengkritisi rasionalisasi APBD, termasuk harus dipangkasnya belanja birokrasi yang nilainya tidak masuk akal,"tukas Azmi mengakhiri.(afd)

Politik

Berita Terkait

Rabu, 26 Nov 2025 09:37

Dewan Kehormatan PWI Riau Minta Wartawan Tidak Terseret Kepentingan Kelompok

Pekanbaru-Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM mewanti-wanti wartawan untuk tidak terjebak dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertu menyikapi sikap tegas yang akh

Selasa, 04 Nov 2025 05:26

AMSI Riau Soroti Penunjukan PLT Ketua DPD Golkar Riau: Intervensi DPP Dinilai Rusak Proses Konsolidasi Kader

Pekanbaru-Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Riau menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Gol

Senin, 27 Okt 2025 10:17

H.Darnil Pimpin DPD Hanura Riau

Pekanbaru-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau dan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV se-Riau, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (25/10/2025).

Kamis, 04 Sep 2025 13:45

Sahroni Mundur dari DPR RI? Begini Kata NasDem

Ahmad Sahroni dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut dari kekisruhan dalam beberapa hari terakhir. Sahroni sendiri sudah dinon

Kamis, 04 Sep 2025 11:40

Uya Kuya dan Eko 'Patrio' Terima Keputusan Tak Dapat Gaji

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kondisi terkini Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” dan Surya Utama atau Uya Kuya setelah keduanya dinon

komentar Pembaca