TEMBILAHAN - Realisasi APBD Kabupaten Inhil untuk tahun anggaran 2015 ini, dirasakan masih jauh dari harapan. Memasuki bulan September, masih banyak kegiatan proyek yang belum jalan, bahkan proses pelalangan hingga sekarang belum tuntas seratus persen.

PLT Sekdakab Inhil H. Fauzar SE, saat dimintai tanggapannya melalui HP, Senin kemaren mengungkapkan, realisasi APBD Inhil baru sekitar 40 persen, tapi untuk lebih jelasnya data yang dimaksud, media diminta untuk langsung menanyakan dengan Kabag Pembangunan.

"Berkemungkinan sekitar 40 peresnlah, tapi coba langsung tanya dengan Kabag Pembangunan," ujar Fauzar SE, tanpa menyebutkan indikator apa hingga yang bersangkutan berani mengatakan seperti itu.

Banyaknya permasalahan yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Inhil, termasuk mininya relaisasi APBD Inhil, seolah diskenario oleh seseorang. Hal itu menurut analisa bererapa kalangan memang disengaja, dengan tujuan untuk menjatuhkan kinerja Bupati Inhil HM Wardan.

Salah satu penyebabnya, adalah banyaknya pimpinan SKPD yang dinilai tidak menjalankan instruksi Bupati. Saat rapat mereka semua mengiyakan dan mendukung, tapi ketika dibelakang, mereka berbalik 360 derajat.

"Kalau realisasi APBD minim, masyarakat tentu punya anggapan jelek terhadap kepemimpinan Bupati sekarang. Begitu juga dengan DPRD Inhil, sesuai dengan UU punya hak untuk mempertanyakan persoalan ini.Alih-alih nantinya, kalau persoalan ini tidak berobah, dewan bisa menyakan hak interplasi," jelas salah seorang sumber wartawan yang tidak ingin namanya disebutkan. 

Selain itu persoalan penegakan hukum oleh oknum tertentu disinyalir juga bagian dari skenario tersebut. Bayangkan saja, saat ini banyak pihak-pihak di SKPD Inhil yang berencana untuk mundur dari jabatan yang diembannya, dikarenakan takut tersentuh persoalan hukum dibelakang harinya.

"Bayangkan saja, siapa yang mau bekerja saat ini, kalau memang penjara sudah membayangi mereka. Dari pada itu terjadi, mundur lebih baik. biarlah uang APBD kembali ke Negara, yang penting mereka selamat dari jeratan hukum," tambahnya.

Permasalahan lainnya yang belakangan ini menyeruak kepermukaan, yang bisa menjatuhkan Bupati Inhil HM Wardan adalah sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Hampir seluruh Kecamatan yang ada, belakangan ini masalah lahan mencuat secara bersamaan.

"Kalau memang Bupati lambat dan tidak sanggup menuntaskan persoalan ini, yang bersangkutanm meski siap untuk dijatuhkan sebelum masa kepemimpinannya habis,"ungkapnya. (dit)