(FotoGoriau.com)
SELATPANJANG - Arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun 2027 mulai dipertegas. Pemerintah daerah memastikan anggaran tidak lagi dihabiskan untuk kegiatan yang bersifat seremoni semata, melainkan difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, menurunkan stunting, serta memperkuat ekonomi wilayah kepulauan.
Penekanan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, saat membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/3/2026) di Ballroom Afifa, Selatpanjang. Forum ini menjadi titik awal penyelarasan rencana pembangunan lintas perangkat daerah sebelum ditetapkan dalam RKPD 2027.
Dalam arahannya, Muzamil meminta seluruh OPD mengubah pola pikir dalam menyusun program. Ia menegaskan bahwa perencanaan tidak boleh lagi bersifat administratif dan seremonial, melainkan harus berbasis data, terukur, dan selaras dengan capaian indikator makro daerah.
"Setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan mendukung pencapaian indikator makro daerah. Prioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan," tegasnya.
Forum Renja ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan RKPD 2027 sekaligus ruang sinkronisasi antara hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan program masing-masing perangkat daerah. Untuk tahun 2027, Pemkab Meranti mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
Menurut Muzamil, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran. Evaluasi terhadap belanja rutin dan kegiatan yang tidak memberikan dampak nyata, kata dia, harus menjadi perhatian bersama.
"Perlu diingat pentingnya sinergi antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Belanja rutin dan kegiatan yang tidak memiliki dampak terukur harus dievaluasi," kata Muzamil.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menegaskan bahwa forum ini bukan agenda formalitas tahunan. Ia menyebut Renja 2027 sebagai momentum untuk mempertajam fokus pembangunan dan memastikan prioritas daerah benar-benar realistis sesuai kemampuan fiskal.
"Forum ini bertujuan mengharmonisasikan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program perangkat daerah. Kita mempertajam indikator kinerja serta menyepakati prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem dan stunting, termasuk isu-isu strategis lain yang membutuhkan intervensi lintas sektor secara terpadu.
Melalui Forum Renja 2027 ini, Pemkab Meranti juga memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Tematik. Harapannya, setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata serta menjawab kebutuhan riil masyarakat di Kepulauan Meranti.
Sumber: GoRiau.com
Pemerintahan