pekanbaru.tribunnews.com

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto

PEKANBARU - Hingga akhir November ini DPRD Riau belum mengagendakan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Sebab hingga saat ini SK pergantian pimpinan DPRD Riau belum diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Selasa (24/11/2020) mengatakan bahwa berkas usulan pergantian pimpinan DPRD Riau dari partai Demokrat dan Golkar saat ini sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pihak DPRD Riau hanya tinggal menunggu SK dari Kemendagri untuk kemudian dilakukan pelantikan di DPRD Riau.

"Saat ini dua usulan pergantian pimpinan dewan, dari Golkar dan Demokrat, sudah di Kemendagri."

" Jadi kita menunggu saja sampai SK turun. Kalau yang dari PDI-P sampai sekarang belum masuk usulannya," kata Hardianto.

Lebih lanjut, Hardianto menjelaskan bahwa DPRD Riau dalam posisi tidak bisa mengintervensi apalagi memaksa Kemendagri untuk cepat dalam mengeluarkan SK.

"Tapi kita percaya bahwa di Kemendagri itukan ada SOP-nya, ada mekanismenya, dan tahapan-tahapan. Jadi kita menunggulah," katanya

Sementara saat disinggung terkait adanya kekhawatiran jika nantinya SK Kemendagri tak kunjung turun hingga deadline pengesahan APBD 2021, Hardianto mengaku tidak masalah.

Sebab saat ini masih ada pimpinan DPRD Riau. Meskipun hanya tinggal satu orang saja yang tak lain adalah dirinya sendiri

.

"Tidak masalah, kan masih ada saya. Kemarin juga sudah berlaku di pengesahan APBD Perubahan."

" Kita sudah bersurat ke Kemendagri terkait hal itu. Kemudian APBD sah walaupun hanya menyisakan satu orang pimpinan. Tapi bagaimanapun kita berharap akan cepat," katanya.

Sebelumnya Pengamat Politik Universitas Riau, Tito Handoko, menilai komposisi pimpinan DPRD Riau yang baru merupakan komposisi uang ideal.

Pasalnya, mayoritas pimpinan DPRD Riau yang baru ini didominasi adalah kaum muda.

Sehingga diharapkan jiwa energik dan kritis dari kaum muda tersebut bisa muncul saat memimpin lembaga perwakilan rakyat di Riau ini.

"Komposisi ideal menurut saya, bisa menjadi mitra kerja strategis dan kritis terhadap kebijakan kebijakan gubernur yang terkesan lambat dalam penyerapan APBD."

" Karena ini adalah komposisi anak anak muda, harapan kita bisa lebih gesit lagi," kata Tito.

Komposisi Pimpinan DPRD Provinsi Riau disisa masa jabatan 2019-2024 sudah terlihat.

Partai Golkar, PDIP, dan Demokrat sudah menunjuk masing-masing pengganti dari pimpinan sebelumnya yang mundur karena menjadi peserta Pilkada serentak 2020 di Riau.

Golkar menunjuk yakni Yulisman sebagai Ketua DPRD Riau yang akan menggantikan Indra Gunawan Eet yang maju pada Pilkada Bengkalis.

Kemudian Partai Demokrat menunjuk Agung Nugroho yang menggantikan posisi Asri Auzar yang maju pada Pilkada Rohil.

Sedangkan PDIP menunjuk Syafaruddin Poti yang akan menggantikan posisi Zukri yang maju pada Pilkada Pelalawan tahun 2020.

Agung dan Poti nantinya akan menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Riau.

Tito mengatakan bahwa masing-masing pimpinan yang terpilih ini merupakan harapan baru dan jika dilihat dari track recordnya, terbilang mayoritas cukup pengalaman.

"Misalnya Yulisman dari Golkar, dan akan duduk sebagai ketua DPRD. Ia sudah dua periode menjadi anggota DPRD Riau. Tentu pengalamannya sudah mumpuni. Begitu pula dengan Syafaruddin Poti," ujarnya.

Komposisi baru tersebut kata Tito memang harus dibuktikan terlebih dahulu kinerjanya ke depan.

Namun melihat dari mayoritas usia muda yang menduduki jabatan strategis tersebut, Tito berharap agar jalannya tugas fungsi pokok kedewanan akan semakin baik ke depannya.

"Komposisi baru ini diharapkan mitra kritis dan strategis ini bisa berjalan. Lebih gesit, dan kita buktikan nanti kinerjanya," katanya.