JAKARTA - DPP Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memastikan tidak ada kongres luar biasa (KLB) seperti yang disuarakan sejumlah kader senior partainya. Hinca mengatakan kongres Partai Demokrat akan dilaksanakan sesuai dengan siklus agenda lima tahunan yang diperkirakan dihelat Mei Tahun 2020 mendatang.

"Di Partai Demokrat kami mempunyai sikap siklus lima tahunan yang tertib, oleh karena itu kami pastikan tidak ada kongres luar biasa," tegas Sekjen PD, Hinca usai diskusi Dilektika Demokrasi bertema 'Regenerasi Parpol, Hanya Basa-Basi atau Harga Mati' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019) kemarin.

Hinca menilai hal biasa apabila di dalam sebuah partai ada pandangan maupun keinginan berbeda, termasuk dorongan sejumlah kader senior Demokrat untuk digelarnya KLB. "Kita hormati saja dan toh hari-hari ini juga sudah selesai karena baik dari DPD maupun dari DPC juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada kongres luar biasa itu," ujarnya.

Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong Demokrat agar bisa segera melaksanakan kongres luar biasa demi menyelamatkan partai yang kian terpuruk di setiap Pemilu. Dalam KLB itu, Ketua Umum Partai Demokrat SBY diminta menyerahkan jabatannya ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dorongan segera menggelar KLB itu dilontarkan anggota GMPPD, Max Sopacua. "Momentum puncak GMPPD yakni menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata anggota Majelis Tinggi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019) lalu.

Dalam kesempatan sama, Politisi PDIP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa terpilihnya pimpinan di partainya yang terjadi sejauh ini adalah  berdasarkan ideologi, negarawan, solidarity maker (menyatukan), prestasi, track record, rekam jejak, aspirasi rakyat dan mengetahui kebutuhan rakyat.

"Nah, figur Ibu Megawari Soekarnoputri memenuhi unsur itu. Sehingga meski kini usianya sudah 72 tahun, PDIP masih membutuhkan Ibu Megawati," tegas anggota Komisi XI DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/6/2019).

Karena itu, meski Kongres V PDIP akan dipercepat atau tidak, pada 8 Agustus 2019 mendatang, fungsionaris, kader PDIP dan rakyat di seluruh Indonesia, ungkap Maruarar, tetap mendukung  Megawaiti sebagai Ketua Umum PDIP.

"Hal itu bukan berarti tidak ada kaderisasi. Justru, PDIP itu menempatkan figur Ibu Megawati berdasarkan beberapa kriteria tersebut, dan saat ini sangat dibutuhkan di tengah menguatnya politik identitas, radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.(bsg) Politik