Hendra Dedi Syahbudi

Siswaja Muljadi poto bersama usai reses di Pasir Limau Kapas

BAGANBATU - Dalam rangka reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD propinsi Riau dapil Rohil, Siswaja Muljadi alias Aseng UB di kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Minggu 27/12 ia menyerap segudang keluhan yang disampaikan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah setempat.

Beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat sangat luar biasa banyak, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, air bersih hingga pendidikan.

Demikan hal itu disampaikannya kepada spiritriau.com, Selasa 29/12 siang di Bagan Batu. Dijelaskannya, dalam reses tersebut, selain masyarakat, turut juga hadir camat Palika, kepala puskesmas aparat kepolisian dan tokoh masyarakat dari semua suku dan agama.

Dari kegiatan reses tersebut terungkap bahwa Palika sangat membutuhkan perhatian pemerintah, bahkan perhatian yang sangat khusus.

Pasalnya, Palika ini secara geografis terletak di pesisir dan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Salah satu permasalahan yang belum menemui titik terang hingga saat ini adalah konflik perbatasan lahan, antara masyarakat Palika dengan Sumatera Utara.

Masyarakat yang lahannya berbatasan langsung sering mendapat gangguan dari masyarakat propinsi tetangga. Sehingga ia berharap kepada pemerintah daerah Rokan Hilir untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, agar tidak terjadi konflik yang berhujung tindakan - tindakan yang berbentuk kekerasan.

Selain itu, masalah yang paling utama ialah masalah jalan, sebab, masyarakat sangat mendambakan akses jalan yang bagus, karena jalan itu sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat, dalam hal akses menjual hasil kebun dan ikan.

Pasalnya, kondisi jalan yang saat ini sangat memprihatinkan membuat harga jual hasil perkebunan dan laut masyarakat menjadi sangat murah, mengingat sulitnya medan yang dilalui membuat biaya angkutan menjadi besar.

" Dan saat ini sebagian masyarakat ada yang menjual hasilnya menggunakan jalur air, yang tentu biayanya sangat mahal jika dibandingkan diangkut melalui darat," terang Siswaja.

Dilanjutkannya, permasalahan peningkatan jalan utama Palika harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah kabupaten Rokan Hilir, dan bukan berarti, pemerintah propinsi Riau tinggal diam saja. Sebab pada tahun 2016, pemprop telah menganggarkan APBD Propinsi sebesar 10 M untuk peningkatan jalan tersebut.

" Artinya, dalam membangun jalan tersebut, tidak cukup dengan 10 Miliar yang dikucurkan oleh pemerintah propinsi, pemkab Rohil juga harus menganggarkannya, sebab jalan utama itu panjang," beber Aseng.

Dijelaskannya, dari hasil pantauannya dilapangan, kondisi jalan saat ini memang cukup parah, sehingga ia berharap, dalam musrenbang natinya, pengalokasian dan untuk jalan tersebut dapat menjadi prioritas.

" Kita pun nanti akan bawa juga permasalahan ini ke propinsi untuk memberikan jalan keluarnya, memang pembangunannya harus bertahap, mengingat panjangnya jalan yang harus dibangun. Dan yang menjadi kendala ialah tekstur tanah yang memang sebahagian  berjenis gambut," pungkasnya.

" Dan jelas ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten Rokan Hilir dan juga perhatian dari pemerintah propinsi Riau," tutupnya. (ded)