JAKARTA - Sejumlah orang menggelar aksi damai di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang sengketa pilpres perdana digelar. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai massa aksi yang hadir tak peduli dengan imbauan Prabowo Subianto.

"Kita sih berharap Pak Prabowo masih didengarkan. Tapi kalau lihat kaya gini (masih ada unjuk rasa), mungkin saja orang sudah tidak peduli lagi dengan imbauan-imbauan seperti itu," kata jubir TKN Taufik Basari di Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).
Prabowo dan cawapresnya, Sandiaga Uno memang meminta pendukungnya tidak menggelar unjuk rasa saat sidang sengketa pilpres di MK. Sandiaga bahkan meminta para pendukungnya agar menonton sidang dari rumah.

Menurut Taufik, unjuk rasa damai yang digelar saat sidang perdana di MK tetap menjadi tanggung jawab Prabowo. Politikus NasDem itu menyebut Prabowo memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan pendukungnya.

"Menurut saya tetap itu tanggung jawabnya para tokoh dan elite politik, termasuk Pak Prabowo ya, untuk bisa mengendalikan masa pendukungnya. Tentu kita tidak bisa lepas begitu saja, harus punya tanggung jawab kepada masyarakat bahwa pendukungnya, harus bisa diatur, diarahkan," papar Taufik..

"Oleh karena itu, maka ada baiknya Pak Prabowo bisa mengulangi lagi imbauannya untuk lebih tegas lagi, karena kenyataannya, masih saja ada yang tidak mengikuti imbauannya," imbuhnya.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso justru mengapresiasi sikap massa yang mengikuti unjuk rasa tersebut, salah satunya FPI. Ketua Umum FPI Sobri Lubis merupakan salah satu tokoh yang ikut berorasi.

"Jadi harus kita hormati termasuk dari FPI, LSM, kalangan masih yang memungkinkan, dia akan ekspresikan rasa gundah gulananya karena selama ini merasa terpecundangi itu adalah hak asasi dan hak demokrasi masing-masing," terang Priyo.

Priyo juga menepis pernyataan Taufik yang menilai imbauan Prabowo tak dipedulikan. Politikus Partai Berkarya ini menilai massa hadir hanya untuk menyampaikan aspirasi.

Sumber: detik.com
Politik