JAKARTA - NasDem mengatakan kebijakan mengenai reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo. NasDem juga tidak akan mempersoalkan bila memang terjadi reshuffle kabinet di akhir periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Kalau reshuflfe itu hak prerogratif presiden sepenuhnya, jadi kami berkaitan itu, sama sekali tidak akan masuk karena itu domain presiden. Apa Pak Jokowi mau reshuffle sekarang atau mendatang kami tidak mempersoalkan," kata politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi, Jumat (12/7/2019) malam.

Selain itu, Nasdem, kata Taufiqulhadi juga tidak akan mempermasalahkan mengenai komposisi susunan menteri Jokowi yang disebut bakal diisi kalangan profesional dan kalangan politikus. Sebab, menurutnya, yang terpenting adalah kemampuan memahami dan mengerti setiap tugas-tugasnnya sebagai menteri.
"Karena di politisi itu banyak juga yang profesional. Yang terpenting itu bukan masalah kita mempermasalahkan muda atau tidak muda tapi yang paling penting mereka itu pahami tidak persoalan yang harus dihadapi menteri. Dia paham tidak tata kelola negara, dia mengerti tidak masalah administrasi negara. Itu di atas segala-segala untuk memahami itu akan membantu presiden sebagai kepala eksekutif di situ letaknya. Parpol itu banyak sekali profesional semua parpol banyak profesional, mereka itu lulusan dari perguruan tinggi, mau profesional apa lagi? Profesional harusnya politik, dia benar paham soal persoalan negara mengerti nanti alur anggaran," jelasnya.

Belakangan, isu reshuffle Kabinet Jokowi kembali muncul di akhir periode pertama kepemimpinannya. Isu itu mengemukan setelah Jokowi mengaku sudah memiliki blueprint untuk kabinetnya dan segera mengumumkan nama-nama menterinya itu.

"Secepatnya (diumumkan, red)," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, hari ini.

Dalam periode 2014-2019, Jokowi sudah 4 kali merombak kabinetnya. Secara berturut-turut, reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Ini belum termasuk pelantikan Ignasius Jonan jadi Menteri ESDM (14 Oktober 2016) dan pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos menggantikan Idrus Marham (24 Agustus 2018).
Pada 2019, isu tersebut kembali mengemuka dan Istana sempat memberikan kode Jokowi akan melakukan reshuffle setelah Lebaran. Terlebih, beberapa menteri Jokowi pernah bersinggungan dengan kasus hukum.
Politik