JAKARTA - Kasus Bowo Sidik Pangarso yang jadi tersangka KPK disebut sebagai lonceng peringatan untuk semuanya. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyebut kelompok oposisi tidak mungkin melakukan serangan fajar karena terbatas logistik.

"Saya rasa sepakat dengan Bawaslu, kita semua tidak boleh melakukan serangan fajar. Kami oposisi tidak punya kemampuan melakukan serangan fajar logistik kami terbatas, Yang bisa melakukan serangan fajar yang punya uang banyak dan logistik berlimpah," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (30/3/2019).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan kasus Bowo Sidik Pangarso yang jadi tersangka KPK karena diduga mengumpulkan uang suap untuk serangan fajar sebagai peringatan. Bawaslu akan membuat patroli sebagai bentuk pencegahan politik uang.

Kembali kepada Andre, menurut ia pihaknya hanya menjual gagasan atau ide serta program yang akan dikerjakan Prabowo-Sandi jika terpilih pilpres 2019. Partai koalisi Prabowo-Sandi juga sudah berkomitmen tidak melakukan serangan fajar di pemilu 2019.

"Yang jelas kami Gerindra dan partai koalisi komitmen tidak melakukan serangan fajar tanpa saran Bawaslu pun kita sudah melaksanakan tidak melakukan serangan. kami saja tidak bagi-bagi sembako, mukenah, apalagi amplop," tutur dia.
Dihubungi terpisah, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo mengaku prihatin terhadap politik uang yang terjadi saat pemilu 2019. Selain itu, bingkisan pembawa pesan juga disebar berbagai daerah merupakan politik uang.

"Kasus Bowo tersebut sesuai dengan keprihatinan PAN dan BPN selama ini. Saya melihat politik uang dan penyalahgunaan aparat sudah masif. Buktinya, bingkisan disebar ke banyak daerah oleh pembawa pesan. Itu kan politik uang yang vulgar," ucap Drajad.

"Sekarang caleg Golkar terkena OTT terkait politik uang. Memang sementara ini KPK masih mengatakan serangan fajar tersebut untuk pencalegan. Tapi lihat saja amplop-nya. Ada tidak logo capres tertentu?"

Drajad juga mempertanyakan KPU dan Bawaslu tidak mengambil tindakan terhadap kasus Bowo tersebut. Padahal era Soeharto politik uang tidak seperti yang saat ini terjadi.

"Yang aneh, KPU dan Bawaslu tidak mengambil tindakan yang signifikan. Jaman pak Harto saja, politik uang tidak seedan ini. Anda sedang di mana KPU dan Bawaslu?? Apakah anda tidak khawatir Pilpres dan Pileg ini menjadi sangat kotor?," tutur dia.
Bowo ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti. Total dugaan suap yang diterima Bowo berjumlah Rp 1,6 miliar dari 7 kali pemberian. KPK juga menduga Bowo menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain.

Politik