JAKARTA - Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan menduga uang suap itu bakal digunakan untuk serangan fajar pemilu. PAN, sebagai partai pengusung Prabowo Subianto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari solusi pendanaan partai politik.

"Come on, Pak Jokowi. Kami sebagai kader parpol butuh solusi soal dana politik. Kami ingin semuanya clear dan jelas. Tidak ada lagi cara-cara begini. Saat debat kandidat pertama petahana bilang tidak keluar uang pas pilkada, saya makin mempertanyakan debat capres itu," kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Sabtu (30/3/2019).
"Debat itu buat nyari solusi, bukan dengerin omong kosong. Mana ada orang tidak keluar uang jadi gubernur. Maju ketua RT aja nyumbang beli minum minimal," imbuh Faldo.

Dia mengatakan kasus Bowo berawal dari masalah tingginya dana yang dibutuhkan partai politik. Namun tak ada dana yang mencukupi disediakan oleh negara bagi parpol.

"Akar masalahnya adalah dana politik tinggi. Parpol diberi tanggung jawab macam-macam, pendidikan politik, kaderisasi, dan lain-lain, tapi tidak disediakan cara legal untuk dapat uang," ucap salah satu jubir BPN Prabowo-Sandiaga ini.

Menurut Faldo, serangan fajar kerap menjadi jalan pintas bagi para politikus menggaet suara. Alasannya, serangan fajar tidak menelan banyak biaya jika dibandingkan dengan pendidikan politik. Faldo pun mengatakan Prabowo-Sandi akan merevolusi sistem pendanaan parpol jika menang Pilpres 2019.

"Bila Prabowo-Sandi menang, kami akan revolusi sistem pendanaan partai politik, agar semuanya jalan dengan semestinya," tutur Faldo.
Bowo sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat perantara bernama Indung, yang juga sudah jadi tersangka. Total dugaan suap yang diterima Bowo berjumlah Rp 1,6 miliar dari tujuh kali pemberian. KPK juga menduga Bowo menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain.

Politik