JAKARTA - Sandiaga Uno menyoroti kritik Wapres Jusuf Kalla (JK) terhadap pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan JK bukan memberi kritik, melainkan memberi masukan terhadap pembangunan tersebut.

"Pak JK menyampaikan tentang pandangan beliau itu, kasih masukan di depan para konsultan (Inkindo). Itu langsung saya denger dari Pak JK, beliau ingin temen-temen konsultan tetep obyektif memberi masukan kepada pemerintah tentang pelaksanaan proyek tertentu," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).

"Semisal apakah kalau rel kereta dibangun di atas (melayang) lebih murah apa lebih mahal? Terutama di daerah yang lahannya masih luas," sambung politikus PKB itu.
Soal pembangunan kereta Trans Sulawesi, JK menilai pembangunan jalurnya tak perlu sepanjang dari Selatan hingga Utara. JK menyebut infrastruktur harus dilakukan dilakukan seefisien mungkin.

Sandiaga pun mengomentari pernyataan JK. Ia menyoroti soal pemerintahan Jokowi yang saling kritik. Namun TKN Jokowi-Ma'ruf tak setuju pernyataan JK disebut sebagai kritik, melainkan masukan.

"Jadi maksudnya biar temen konsultan tidak mengikuti saja rencana yang ada. Tapi memberi masukan bahwa proyek tertentu bisa lebih murah dan efektif," sebut Karding.

Anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, proyek yang sedang dibangun di era pemerintahan Jokowi-JK ada beberapa yang sudah dicanangkan sejak era pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, JK disebut Karding meminta kepada para konsultan untuk bisa memberikan masukan yang efisien dan mengikuti perkembangan yang ada.

"Beberapa program itu sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya, Kereta Trans Sulawesi sebagai contoh," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Sandiaga menyoroti kritikan JK soal pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi yang menyambungkan daerah-daerah penting di Sulawesi. Sandiaga mengatakan kritikan JK terhadap pembangunan infrastruktur itu sudah dibahas oleh Bank Dunia. Kritikan itu dinilainya karena pembangunan tidak dilakukan secara matang.

Ya kita lihat di dalam pemerintahan saja saling mengkritik, apalagi masyarakat. Masyarakat menginginkan infrastruktur itu bisa membuka peluang lapangan kerja untuk mereka dan juga meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya untuk mereka. Infrastruktur itu harus mampu untuk menjawab hajat hidup orang banyak misalnya seperti itu," ungkap Sandiaga.

"Sebetulnya yang disampaikan Pak JK itu sudah dibahas secara mendetail oleh Bank Dunia salah satunya. Bahwa ini tidak dilakukan secara matang dan eksekusinya belum optimal. Di bawah Prabowo-Sandi kita ingin perencanaan ini betul-betul dilakukan dengan pendekatan alternatif, pembiayaan seperti kemitraan pemerintah dengan badan usaha, public private....," tambah eks Wagub DKI itu.



(Detik.com) Politik