JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Prabowo Subianto menyertakan data soal Rp 11.000 triliun uang WNI berada di luar negeri. TKN mengatakan, sebagai capres, Prabowo tak boleh asal bicara tanpa menunjukkan data yang valid.

"Kasihanlah kalau asal ngomong. Jangan sampai itu hanya gosip yang akan menyusahkan Pak Prabowo sendiri. Boleh ngomong, tapi harus dengan data yang valid. Karena dia capres. Omongannya adalah janjinya," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).
Menurut Plate, akan sangat berbahaya bagi Prabowo jika apa yang disampaikannya tanpa didukung data yang valid dan up-to-date. Apalagi jika capres nomor urut 02 itu hanya mengandalkan data yang dipublikasi sebelum Indonesia menerapkan tax amnesty.

"Kalau ada yang bilang itu kan (data) dari menterinya pemerintahannya Pak Jokowi. Ingat, itu sebelum atau sesudah tax amnesty. Nah periksa dulu di tax amnesty itu apa aja untuk memvalidasi data itu kan sudah diumumkan itu tax amnesty, berapa banyak harta WNI yang dilaporkan di dalam tax amnesty dan berapa besar penerimaan denda dari tax amnesty yang masuk ke negara," tuturnya.

"Berapa yang belum, di mana saja. Kalau betul validasinya, bawa saja datanya uang WNI di luar negeri. Undang-Undang Tax Amnesty sudah mengatur penaltinya, sudah diatur dengan baik, tapi kalau tidak, maka Pak Prabowo perlu hati-hati dengan statement-nya karena ini tidak sedikit, Rp 11.000 triliun," imbuh Plate.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyebut uang WNI yang tersimpan di luar negeri berjumlah sangat besar. Menteri di kabinet kerja era Presiden Joko Widodo, disebut Prabowo, juga mengakui kekayaan warga Indonesia justru banyak berada di luar negeri.

"Ini diakui oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah ini. Pemerintah yang sekarang berkuasa mengakui bahwa lebih banyak uang, uang milik warga negara Indonesia lebih banyak berada di luar daripada di Indonesia," tuturnya.

Sumber: detik.com Politik