JAKARTA - Belasan caleg Partai Gerindra menggugat Dewan Pembina Partai Gerindra ke PN Jakarta Selatan. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan gugatan tersebut.

"Setelah kami baca gugatan tersebut bukanlah gugatan permuatan melawan hukum perdata, tetapi perkara perdata khusus parpol," kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).
Dasco menyebut petitum gugatan 14 orang caleg Gerindra dengan nomor perkara 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL itu tidak menuntut DPP Partai Gerindra dinyatakan melawan hukum. Para penggugat hanya meminta PN Jakarta Selatan menyatakan DPP Gerindra memiliki hak menetapkan mereka sebagai anggota legislatif terpilih karena suara partai yang lebih besar ketimbang caleg.

"Petitum gugatan tersebut juga tidak menuntut DPP dinyatakan melakukan PMH (perbuatan melawan hukum), para penggugat hanya meminta PN Jaksel menyatakan agar DPP memiliki hak untuk menetapkan mereka sebagai anggota legislatif terpilih karena suara pemilih partai yang lebih besar dari pemilih caleg langsung," jelas Dasco.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan Gerindra akan mengikuti proses hukum terkait gugatan itu. Proses mediasi juga dikedepankan terkait gugatan ini.

"Kami akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, termasuk mengedepankan mediasi yang masih terus berlangsung. Biasanya, proses sengketa internal kami selesaikan melalui Majelis Kehormatan, namun untuk tahun ini penyelesaian internal agak tertunda karena kami masih fokus selesaikan sengketa di MK," tutur Dasco.

"Setelah selesai sidang MK awal Agustus mendatang, sengketa internal akan disidangkan oleh Majelis Pemeriksa ad hoc yang ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo," tegas dia.
Mereka yang menggugat adalah politikus Gerindra R Wulansari atau Mulan Jameela dari Dapil XI Garut, Jawa Barat; R Saraswati Djojohadikusumo; Seppalga Ahmad; serta Katherine A Oe.

Politik